KOPERASI

Data Koperasi Karyawan milik PT.ABCDEFG Tahun 2003 (Nama di samarkan karena data ini milik sebuah perusahaan minyak besar di Jakarta, hal ini menjadi privasi, jika tidak berkenan, harap berurusan dengan pimpinan perusahaan / bidang hukum perusahaan tersebut)

1. Susunan Pengurus dan Pengawas (nama di samarkan)

    I. Penasehat : Pimpinan Perusahaan

    II. Pengawas : -. Ketua                 : Bp. Tino

                       -. Sekretaris             : Bp. Bambang

                       -. Anggota               : Bp. Cahyono

                                                       Bp. Subur

                                                       Bp. Johar

   III. Pengurus : -. Ketua Umum         : Bp. H. Koes

                       -. Ketua 1               : Bp. Udin

                       -. Ketua 2               : Bp. Edi

                       -. Sekretaris            : Ibu Santi

                       -. Bendahara 1         : Ibu Yatni

                       -. Bendahara 2         : Bp. Setyo

                       -. Pembantu Umum 1 : Bp. Tikno (Pembukuan)

                       -. Pembantu Umum 2 : Bp. Setiawan (Program)

                       -. Pembantu Umum 3 : Bp. Ridwan (Pengembangan Usaha)

   IV. Karyawan :

        a. Karyawan Toko Koperasi     1. Ibu Lestari 

                                                2. Bp. Riyo

                                                3. Bp. Yadi

        b. Karyawan Kantin              1. Nn. Siti

                                                2. Nn. Nur

       c. Karyawan Wartel               1. Nn. Wati

Tahun 2003 merupakan tahun pertama untuk masa bakti Pengurus dan Pengawas periode Tahun 2003 s/d 2005.

2. Jumlah Keanggotaan

   Keanggotaan / Perkembangan anggota menurut tahun

   1994 : 1222

   1995 : 1052

   1996 : 1085

   1997 : 1073

   1998 : 1171

   1999 : 1160

   2000 : 1259

   2001 : 1278

   2002 : 1287

   2003 : 1215

   (Jumlah anggota tahun ini mengalami penurunan sebesar 72 orang (5.59%) dari tahun lalu)

3. Penghitungan Pendapatan Sisa Hasil Usaha (SHU)

   Pendapatan :

  -. Jasa Pinjaman Anggota                              Rp   673.468.724,00

  -. Jasa Pinjaman Paket Anggota                      Rp      8.261.000,00

  -. Hasil Jasa Tabungan Bank                           Rp     17.474.373,00

  -. Laba Penjualan Minyak                               Rp      9.794.390,00

  -. Pendapatan Toko Koperasi                          Rp      2.898.574,00

  -. Pendapatan Wartel Koperasi                       Rp      1.373.676,00

  -. Pendapatan Kantin Koperasi                        Rp    21.535.229,00

  -. Pendapatan Lain - lain                               Rp                     0

                                 Jumlah Pendapatan     Rp    734.806.966,00

  Biaya Operasi :

  -. Jasa Pinjaman PT.IBS                                 Rp      11.517.019,00

  -. Biaya Bunga Simpanan Khusus                     Rp           247.050,00

  -. Biaya Administrasi dan Umum                       Rp      12.999.455,00

  -. Biaya Penyusutan Inventaris                       Rp        5.439.960,00

  -. Biaya Honorarium Karyawan                        Rp       76.215.685,00

  -. Biaya Alat2 Tulis, Materai, dan Photo Copy     Rp        6.925.000,00

  -. Biaya Pengobatan                                     Rp                        0

  -. Biaya Transport                                        Rp           350.000,00

  -. Biaya Rapat dan Pertemuan                        Rp         2.731.000,00

  -. Biaya Sumbangan                                     Rp         2.773.083,00

  -. Biaya Pajak Atas Bunga                             Rp         2.500.922,00

  -. Biaya Pajak Atas Badan                             Rp                         0

                               Total Biaya Operasi         Rp      121.699.174,00

Pendapatan Sisa Hasil Usaha tahun 2003         Rp       613.107.792,00

Nama Kelompok :

Danang Wijaya (21210658)

M.Jafar (29210835)

Yudhistira (28210731)

PENGERTIAN DAN JENIS KOPERASI

KOPERASI

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

1. Prinsip koperasi

Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan yang demokratis, partisipasi anggota dalam [ekonomi], kebebasan dan otonomi, serta pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.

2. Keunggulan koperasi

Kemungkinan koperasi untuk memperoleh keunggulan komparatif dari perusahaan lain cukup besar mengingat koperasi mempunyai potensi kelebihan antara lain pada skala ekonomi, aktivitas yang nyata, faktor-faktor precuniary, dan lain-lain.

3. Kewirausahaan koperasi

Kewirausahaan koperasi adalah suatu sikap mental positif dalam berusaha secara koperatif, dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil risiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi, dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. Dari definisi tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa kewirausahaan koperasi merupakan sikap mental positif dalam berusaha secara koperatif.

Tugas utama wirakop adalah mengambil prakarsa inovatif, artinya berusaha mencari, menemukan, dan memanfaatkan peluang yang ada demi kepentingan bersama. Kewirausahaan dalam koperasi dapat dilakukan oleh anggota, manajer birokrat yang berperan dalam pembangunan koperasi dan katalis, yaitu orang yang peduli terhadap pengembangan koperasi.

4. Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi dipilih dari kalangan dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota. Ada kalanya rapat anggota tersebut tidak berhasil memilih seluruh anggota Pengurus dari kalangan anggota sendiri. Hal demikian umpamanya terjadi jika calon-calon yang berasal dari kalangan-kalangan anggota sendiri tidak memiliki kesanggupan yang diperlukan untuk memimpin koperasi yang bersangkutan, sedangkan ternyata bahwa yang dapat memenuhi syarat-syarat ialah mereka yang bukan anggota atau belum anggota koperasi (mungkin sudah turut dilayani oleh koperasi akan tetapi resminya belum meminta menjadi anggota)

5. Fungsi dan peran koperasi Indonesia

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.]

6. Koperasi berlandaskan hukum

Koperasi berbentuk Badan Hukum menurut Undang-Undang No.12 tahun 1967 adalah [Organisasi] ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan. Kinerja koperasi khusus mengenai perhimpunan, koperasi harus bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang umum mengenai organisasi usaha (perseorangan, persekutuan, dsb.) serta hukum dagang dan hukum pajak.

Arti dari Lambang :

Lambang Koperasi Indonesia memiliki arti sebagai berikut:

a. Rantai melambangkan persahabatan yang kokoh.
b. Gigi Roda melambangkan usaha/karya yang terus menerus.
c. Kapas dan Padi melambangkan kemakmuran rakyat yang diusahakan oleh Koperasi.
d. Timbangan melambangkan keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi.
e. Bintang dalam perisai melambangkan Pancasila sebagai landasan ideal koperasi.
f. Pohon beringin melambangkan sifat kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia yang kokoh berakar.
g. Tuliasan Koperasi Indonesia melambangkan kepribadian koperasi rakyat Indonesia.
h. Warna merah dan putih melambangkan sifat nasional Indonesia.

8. Jenis-Jenis Koperasi

Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen,koperasi produsen,dan koperasi kredit usaha (jasa keuangan).

1. Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan jenis usahanya, yaitu sebagai berikut:

a. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melayani kegiatan peminjaman dan penyimpanan uang para anggotanya.
b. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang usahanya memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota koperasi.
c.Koperasi produksi adalah koperasi yang anggotanya menghasilkan produk dan kemudian dijual atau dipasarkan melalui koperasi.

2. Berdasarkan keanggotaanyan, koperasi dapat dibedakan menjadi berikut:

a. Koperasi Unit Desa (KUD) adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan dan melayani kebutuhannya, terutama kebutuhan dibidang pertanian.
b. Koperasi Pasar adalah koperasi yang beranggotakan pedagang pasar.
c. Koperasi Sekolah adalah koperasi yang beranggotakan siswa-siswa sekolah, karyawan sekolah dan guru.
d. Koperasi pegawai Negeri adalah koperasi yang beranggotakan pegawai negeri.

9. Sumber Modal Koperasi

Adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman .

a. Modal sendiri

1. Simpanan pokok
2. Simpanan wajib
3. Dana cadangan
4. Hibah

b. Modal pinjaman

1. Anggota dan calon anggota
2. Koperasi lainnya/ anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi
3. Bank atau lembaga keuangan lainnya
4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
5. Sumber lain yang sah

SEJARAH KOPERASI

KOPERASI DI INDONESIA

Koperasi di Indonesia, menurut UU tahun 1992, didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Di Indonesia, prinsip koperasi telah dicantumkan dalam UU No. 12 Tahun 1967 dan UU No. 25 Tahun 1992.

Prinsip koperasi di Indonesia kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui dunia internasional dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya penjelasan mengenai SHU (Sisa Hasil Usaha).

SEJARAH KOPERASI DI INDONESIA

Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.

Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Ia terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model seperti di Jerman. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode, seorang asisten residen Belanda. De Wolffvan Westerrode sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. Selain pegawai negeri juga para petani perlu dibantu karena mereka makin menderita karena tekanan para pengijon. Ia juga menganjurkan mengubah Bank tersebut menjadi koperasi.

Di samping itu ia pun mendirikan lumbung-lumbung desa yang menganjurkan para petani menyimpan pada pada musim panen dan memberikan pertolongan pinjaman padi pada musim pceklik. Ia pun berusaha menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi Koperasi Kredit Padi. Tetapi Pemerintah Belanda pada waktu itu berpendirian lain. Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian dan Lumbung Desa tidak dijadikan Koperasi tetapi Pemerintah Belanda membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank –bank Desa , rumah gadai dan Centrale Kas yang kemudian menjadi Bank Rakyak Indonesia (BRI). Semua itu adalah badan usaha Pemerntah dan dipimpin oleh orang-orang Pemerintah.

Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena:

1. Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi.
2. Belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan koperasi.
3. Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu.

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatieve.

Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.
Namun, pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

KAITAN ANTARA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDONESIA DENGAN KEBIJAKAN HUTANG LUAR NEGERI

Kondisi Hutang Luar Negeri Indonesia

Hingga tahun 1997, pembangunan di Indonesia selalu dipuji oleh lembaga-lembaga keuangan internasional. Bahkan dalam laporan Bank Dunia pada bulan Juni 1997, Indonesia mendapat predikat keajaiban atau negara yang pertumbuhannya ajaib.[10]Sebelumnya jatuhnya Orde Baru, Bank Dunia selalu memuji prestasi pembangunan ekonomi Indonesia. Bahkan posisi Indonesia ditempatkan sebagai salah satu negara berkembang yang sukses pembangunan ekonominya, tanpa melihat proses pembangunan itu telah merusak dan menghabiskan sumber daya alam yang ada, dan melilitkan Indonesia pada hutang luar negeri yang sangat besar.[11]

Satu hal penting yang dilupakan adalah bahwa semua keberhasilan itu dicapai dengan hutang, sehingga menjadi bumerang ketika Indonesia diterpa krisis pada tahun 1997. Seluruh bangunan ekonomi runtuh, perusahaan-perusahaan bangkrut, pengangguran meledak, kemisikinan meningkat, sementara beban hutang luar negeri semakin berat. Total hutang luar negeri sampai dengan Desember 1998 mencapai US$ 144, 021 milyar, terdiri atas hutang swasta US$ 83, 572 milyar (58,03%). Dengan total penduduk 202 juta jiwa, beban hutang perkapita mencapai US$ 703 pertahun. Artinya setiap bayi Indonesia yang lahir saat itu sudah memikul beban hutang sebesar US$ 303 atau sekitar Rp. 2.400.000,00 pertahun.[12] Dalam laporan diskusi di harian Kompas, diperkirakan Indonesia baru akan dapat membayar lunas hutangnya setelah 50 tahun. Dengan asumsi jumlah total hutang luar negeri Indonesia pemerintah dan swasta sebesar US$ 140 milyar, untuk melunasinya, rakyat Indonesia harus bekerja 24 jam sehari dengan upah Rp. 10.000,00 selama 50 tahun.[13]

Kemudian ditambah lagi dengan hutang swasta yang cukupsignifikan besarnya. Dari data yang tertulis dalam tabel 1 dapat dilihat bahwa memang benar Hutang Luar Negeri Swasta telah meningkat secara signifikan. Dalam tabel 1 tersebut dapat diamati tiga macam perbandingan antara HLN Swasta Pemerintah, meliputi (1) perbandingan angka, (2) perbandingan DR, dan (3) perbandingan pembayaran bunga, dari tahun 1993 sampai tahun 1999.

Utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional

Negara yang sedang berkembang, merupakan negara miskin, dalam arti tidak memiliki sumberdaya ekonomi. . Dalam hal ini Indonesia Termasuk di dalam kategori ini Hal ini di karenakan Indonesia yang justru memiliki kelimpahan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia tetapi tidak dapat di manfaatkan dnegan baik. Masalahnya adalah kelimpahan sumberdaya alam tersebut masih bersifat potensial, karena belum diambil dan di pergunakan secara optimal. Sedangkan sumberdaya manusianya yang besar, belum sepenuhnya dipersiapkan, dalam arti pendidikan dan ketrampilannya, untuk mampu menjadi pelaku pembangunan yang berkualitas dan berproduktivitas tinggi. Pada kondisi yang seperti itu, maka sangatlah dibutuhkan adanya sumberdaya modal yang dapat digunakan sebagai sumber biaya pembangunan, agar pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan lebih baik, lebih cepat, dan berkelanjutan. Dengan adanya sumberdaya modal, maka semua potensi kelimpahan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dimungkinkan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan.
Tetapi, pada Negara Indonesia ini, ketidaktersediaan sumberdaya modal seringkali menjadi kendala utama. Dalam beberapa hal, kendala tersebut disebabkan karena rendahnya tingkat pemobilisasian modal di dalam negeri.Beberapa penyebabnya antara lain:
(1) pendapatan per kapita penduduk yang umumnya relatif rendah, menyebabkan tingkat MPS (marginal propensity to save) rendah, danpendapatan pemerintah dari sektor pajak, khususnya penghasilan, juga rendah.
(2)Lemahnya sektor perbankan nasional menyebabkan dana masyarakat, yang memang terbatas itu, tidak dapat didayagunakan secara produktif dan efisien untuk menunjang pengembangan usaha yang produktif.
(3) Kurang berkembangnya pasar modal, menyebabkan tingkat kapitalisasi pasar yang rendah, sehingga banyak perusahaan yang kesulitan mendapatkan tambahan dana murah dalam berekspansi. Dengankondisi sumberdaya modal domestik yang sangat terbatas seperti itu, jelas tidak dapat diandalkan untuk mampu mendukung tingkat pertumbuhan output nasional yang tinggi seperti yang diharapkan.
Solusi yang dianggap bisa diandalkan untuk mengatasi kendala rendahnya mobilisasi modal domestik adalah dengan mendatangkan modal dari luar negeri, yang umumnya dalam bentuk hibah (grant), bantuan pembangunan (official development assistance), kredit ekspor, dan arus modal swasta, seperti bantuan bilateral dan multilateral; investasi swasta langsung (PMA); portfolio invesment; pinjaman bank dan pinjaman komersial lainnya; dan kredit perdagangan (ekspor/impor). Modal asing ini dapat diberikan baik kepada pemerintah maupun kepada pihak swasta.
Banyak pemerintah di negara dunia ketiga atau yang biasa di sebut Negara berkembang menginginkan untuk mendapatkan modal asing dalam menunjang pembangunan nasionalnya, tetapi tidak semua berhasil mendapatkannya, kalau pun berhasil jumlah yang didapat akan bervariasi tergantung pada beberapa faktor antara lain (ML. Jhingan : 1983, halaman 643-646):
1. Ketersediaan dana dari negara kreditur yang umumnya adalah negara negara industri maju.
2. Daya serap negara penerima (debitur). Artinya, negara debitur akan mendapat bantuan modal asing sebanyak yang dapat digunakan untuk membiayai investasi yang bermanfaat. Daya serap mencakup kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan, mengubah struktur perekonomian, dan mengalokasikan kembali resources. Struktur perekonomian yang simultan dengan pendayagunaan kapasitas nasional yang ada akan menjadi landasan penting bagi daya serap suatu negara.
3. Ketersediaan sumber daya alam dan sumberdaya manusia di negara penerima, karena tanpa ketersediaan yang cukup dari kedua sumberdaya tersebut dapat menghambat pemanfaatan modal asing secara efektif.
4. Kemampuan negara penerima bantuan untuk membayar kembali (re payment).
5. Kemauan dan usaha negara penerima untuk membangun. Modal yang diterima dari luar negeri tidak dengan sendirinya memberikan hasil, kecuali jika disertai dengan usaha untuk memanfaatkan dengan benar oleh negara penerima. Sebagaimana dikatakan Nurkse (1961: 83), bahwa modal sebenarnya dibuat di dalam negeri. Sehingga, peranan modal asing sebenarnya adalah sebagai sarana efektif untuk memobilisasi keinginan suatu negara.
Sekarang ini dengan semakin mengglobalnya perekonomian dunia, termasuk dalam bidang finansial, menyebabkan arus modal asing semakin leluasa keluar masuk suatu negara. Pada banyak negara yang sedang berkembang, modal asing seolah-olah telah menjadi salah satu modal pembangunan yang diandalkan. Bahkan, beberapa negara saling berlomba untuk dapat menarik modal asing sebanyak-banyaknya dengan cara menyediakan berbagai fasilitas yang menguntungkan bagi para investor dan kreditur.
Khusus modal asing dalam bentuk pinjaman luar negeri kepada pemerintah,. sektor penerimaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (government budget) yang selanjutnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan proyek-proyek pembangunan negara atau investasi pemerintah di sektor publik. Dengan mengingat bahwa peran pemerintah yang masih menjadi penggerak utama perekonomian di sebagian besar negara-negara yang sedang berkembang, menyebabkan pemerintah membutuhkan banyak modal untuk membangun berbagai prasarana dan sarana, sayangnya kemampuan finansial yang dimiliki pemerintah masih terbatas atau kurang mendukung. Dengan demikian, maka pinjaman (utang) luar negeri pemerintah menjadi hal yang sangat berarti sebagai modal bagi pembiayaan pembangunan perekonomian nasional. Bahkan dapat dikatakan, bahwa utang luar negeri telah menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan perekonomian nasional yang cukup penting bagi sebagian besar negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia.
KEBIJAKAN UTANG LUAR NEGERI

Pemerintah Kembali menyepakati utang sebayak US$ 5,5 miliar, terdiri dari Bank Dunia memberikan pinjaman US$ 2 miliar melalui deferred drawdown option (penarikan sewaktu-waktu), lalu Jepang US$ 1,5 miliar, Australia US$ 1 miliar, dan ADB US$ 1 miliar. Utang tersebut berlaku selama dua tahun. Jika utang ini benar-benar ditarik seluruhnya oleh pemerintah Indonesia, maka jumlah ini akan menjadi jumlah utang luar negeri terbesar dalam sejarah utang, sejak berdirinya Indonesia.

Perkembangan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia sejak akhir tahun 1999 hingga akhir tahun 2008, angka stok ULN Indonesia berada pada kisaran US$ 69 juta dollar. Pada akhir tahun 1999, posisi utang luar negeri Indonesia berada pada angka US$ 61,897 juta dolar. Turun menjadi US$ 60,770 juta dollar diakhir tahun 2000 dan diakhir tahun 2001 utang hanya US$ 58.791 juta dollar. Peningkatan stok utang mulai terjadi sejak tahun 2002 menjadi US$ 63,763 juta dollar, meningkat menjadi US$ 68,914 juta dollar (2003), selanjutnya sebesar US$ 68,575 juta dollar (2004), US$ 63,094 juta dollar (2005), US$ 62, 021 juta dollar (2006), US$ 62,253 juta dollar (2007) dan menjadiUS$ 65,446 akhir 2008.


Dengan jumlah utang luar negeri dalam Juta dollar saja, total cicilan pokok, bunga dan biaya yang harus dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), setiap tahunnya, sejak tahun 2000 hingga tahun 2008 angkanya mencapai puluhan trilyunan rupiah. Berikut tabel pembayaran utang Luar Nergeri

Dalam Juta USD

Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Pokok 4,163 4,265 4,567 4,955 5,222 5,626 5,787 6,322 6,569
Bunga 2,946 2,879 2,748 2,632 2,463 1,330 2,255 2,277 2,213
Biaya 30 33 34 24 32 9 25 21 59
Total 7.139 7.177 7.349 7.611 7.717 6.965 8.067 8.620 8.841

·Sumber : DMO dan BI, diolah

Dengan jumlah stok Utang Luar Negeri Indonesia di posisi sekitar US$ 65 juta dollar, dan tidak membuat transaksi utang baru, utang Indonesia tidak akan lunas pada tahun 2045.

Padahal, jumlah utang tersebut masih belum menggambarkan seluruh beban utang Indonesia. Utang itu baru menggambarkan berasan utang Luar Negeri yang terdiri dari Utang Bilateral, Kredit Komersial (Comerial Credit), Kredit Ekport (Export Credit), Leasing dan utang Multilateral. Belum termasuk utang Pemerintah yang timbul akibat penjualan SUN (Surat Utang Negara). Total Utang Pemerintah Indonesia, secarakumulatif (Utang Luar Negeri/ULN dan SUN) sampai dengan akhir 2008, sudah mencapai Rp. 1,623 trillyun.

Dalam Trilyun Rupiah

Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
U LN 512 602 594 591 613 612 562 586 717
SUN 652 661 655 649 662 656 748 801 906
Total 1,164 1,263 1,249 1,240 1,275 1,268 1,310 1,387 1,623

Sumber : DMO, perkembangan Utang Indonesia

Bahkan hingga akhir Januari 2009, total Utang Luar Negeri Indonesia menjadi US$ 65.738 jutadollar (746 trilyun rupiah) dan utang Dalam Negeri sebesar 920 trilyun rupiah. Sehingga sampai akhir Januari 2009, total utang Pemerintah Indonesia berjumlah 1.667 trilyun rupiah. Jumlah ini sudah merupakan jumlah terbesar sepanjang sejarah utang Indonesia.

Dapat dibayangkan berapa jumlah utang Luar Negeri yang akan ditanggung oleh generasi berikutnya. Seandainya, pada tahun 2009 ini pemerintah Indonesia berniat menarik 40% saja dari utang baru sebesar US$ 5,5 milyard yang telah disepakati, atau sekitar US$ 2,2 milyard, maka posisi utang dari US$ 65 juta dollar mendadak menjadi US$ 2,67 milyard. Jumlah tersebut, belum termasuk jumlah utang SUN.

Alasan Pemerintah Indonesia menangguk utang sebesar5,5 milyard dollar Amerika, untuk mengatasi krisis merupakan alasan yang sangat tidak masuk akal. Alih-alih keluar dari krisis keuangan, pemerintah justru menciptakan bom waktu untuk menimbulkan krisis yang lebih besar.

Jika kesepakatan utang baru sebesar 5,5 milyard dollar Amerika, maka prediksi krisis multi dimensi yang lebih jauh akan terjadi, sebagai berikut :

Pertama, krisis akibat kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah tentu akan sekuat tenaga meningkatkan pendapatan negara dalam bentuk : 1) Perluasan jumlah wajib pajak dan peningkatan nilai pajak yang harus dibayar, 2) penjualan asset-asset negara melalui mekanisme privatisasi, 3) peningkatan investasi melalui berbagai bentuk kemudahan seperti tax holiday, jaminan risiko oleh Pemerintah, insentif dan deregulasi serta fleksibelitas dan murahnya buruh. 4) Peningkatan eksport migas dan non migas, 5) peningkatan target pemasukkan/setoran pendapatan dari setiap departemen dan lembaga negara non departemen, 6) pengurangan cadangan devisa untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.Disamping itu, pemerintah juga akan 7) mengurangi pagu alokasi anggaran tiap-tiap departemen dan lembaga non departemen, 8) mengurangi berbagai bentuk subsidi untuk rakyat sampai pada batas 0 atau tidak ada subsidi.

Akibatnya, beban kehidupan rakyat semakin berat, dalam bentuk meningkatnya pengeluaran rumah tangga dan kelompok usaha kecil untuk pembayaran pajak, retribusi dan biaya-biaya administrasi, makin mahalnya harga barang dan jasa dan semakin memburuknya dan mahalnya layanan dasar. Akibat lanjut dari kebijakan fiskal dan moneter yang diabdikan untuk kepentingan membayar utang ini, tentu akan berdampak lansung pada melonjaknya jumlah kemiskinan dan pengangguran. Ditambah lagi dengan menurunnya kemampuan manufaktur dalam negeri dan eksport.

Semua peningkatan pendapatan dari rakyat dan penghematan pengeluaran untuk kebutuhan rakyat, akan diabdikan untuk kepentingan pengumpulan dana demi membayar cicilan pokok, bunga dan biaya utang.

Kedua, Krisis kedaulatan akibat perikatan utang. Krisis keadualatan tersebut terjadi sebagai akibat dari adanya persyaratan (Conditionality) dalam klasul-klasul (loan Agreement) yang disepakati antara negara atau lembaga keuangan Internasioanal sebagai Lender (pemberi utang) dengan Pemerintah Indonesia sebagai penghutang (borrower) . Sebagian besar syarat-syarat dalam perjanjian utang menuntut agar pemerintah Indonesia membuat dan mengimlementasikan kebijakan baru sesuai dengan pesanan Lender. Disamping itu, Lender seringkali memberlakukan aturannya sendiri dan menolak mengikuti hukum, sistem dan prosedur yang berlaku di negara penghutang. Lemahnya kemampuan negosiasi dalam perjanjian utang atau adanya kepentingan pribadi birokrat untuk memperoleh keuntungan, mengakibatkan sebagian besar dari loan agreement, yang sekarang telah mencapai lebih dari 4.500 perjanjian utang, menempatkan Indonesia pada posisi yang lemah dan tidak berdaya. Secara kasat Loan Agreement merupakan ”Waiver of Immunity” (surat pernyataan pelepasan hak kekebalan) dantransfer of Souvereignity (pelepasan kedaulatan)

Ketiga, krisis akibat tekenan ekonomi global. Munurunnya permintaan barang dan jasa dari Indonesia, berakibat pada menurunnya ekport, pemulangan tenaga kerja Indonesia baik pekerja domestik maupun pekerja pada perkebunan atau manufaktur akan menambah jumlah penganguran di Indonesia. Selain itu, gejolak nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, akan berdampak pada meningkatnya beban pembayaran utang.

Artinya kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis dengan menyepakati utang sebesar5,5 milyard dolar merupakan cara mengatasi krisis dengan menciptakan krisis baru yang lebih besar, luas dan menimbulkan ancaman serius dalam kurun waktu yang lama.

Besar kemungkinan Indonesia akan mengalami negara gagal bayar, meski pemerintah berupaya semaksimal mungkin mengintensifkan pajak perorangan dan pajak badan, menjual berbagai asset negara melalui mekanisme privatisasi, bahkan jika pemerintah Indonesia menjual pulau-pulau di Indonesia untuk kepentingan investasi, sebagai imbal pembayaran utang, utang tersebut tidak akan lunas dalam 60 tahun ke depan.

Sumber:

Pemerintah Kembali menyepakati utang sebayak US$ 5,5 miliar, terdiri dari Bank Dunia memberikan pinjaman US$ 2 miliar melalui deferred drawdown option (penarikan sewaktu-waktu), lalu Jepang US$ 1,5 miliar, Australia US$ 1 miliar, dan ADB US$ 1 miliar. Utang tersebut berlaku selama dua tahun. Jika utang ini benar-benar ditarik seluruhnya oleh pemerintah Indonesia, maka jumlah ini akan menjadi jumlah utang luar negeri terbesar dalam sejarah utang, sejak berdirinya Indonesia.



Perkembangan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia sejak akhir tahun 1999 hingga akhir tahun 2008, angka stok ULN Indonesia berada pada kisaran US$ 69 juta dollar. Pada akhir tahun 1999, posisi utang luar negeri Indonesia berada pada angka US$ 61,897 juta dolar. Turun menjadi US$ 60,770 juta dollar diakhir tahun 2000 dan diakhir tahun 2001 utang hanya US$ 58.791 juta dollar. Peningkatan stok utang mulai terjadi sejak tahun 2002 menjadi US$ 63,763 juta dollar, meningkat menjadi US$ 68,914 juta dollar (2003), selanjutnya sebesar US$ 68,575 juta dollar (2004), US$ 63,094 juta dollar (2005), US$ 62, 021 juta dollar (2006), US$ 62,253 juta dollar (2007) dan menjadiUS$ 65,446 akhir 2008.

Dengan jumlah utang luar negeri dalam Juta dollar saja, total cicilan pokok, bunga dan biaya yang harus dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), setiap tahunnya, sejak tahun 2000 hingga tahun 2008 angkanya mencapai puluhan trilyunan rupiah. Berikut tabel pembayaran utang Luar Nergeri

Dalam Juta USD

Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Pokok 4,163 4,265 4,567 4,955 5,222 5,626 5,787 6,322 6,569
Bunga 2,946 2,879 2,748 2,632 2,463 1,330 2,255 2,277 2,213
Biaya 30 33 34 24 32 9 25 21 59
Total 7.139 7.177 7.349 7.611 7.717 6.965 8.067 8.620 8.841

·Sumber : DMO dan BI, diolah

Dengan jumlah stok Utang Luar Negeri Indonesia di posisi sekitar US$ 65 juta dollar, dan tidak membuat transaksi utang baru, utang Indonesia tidak akan lunas pada tahun 2045.

Padahal, jumlah utang tersebut masih belum menggambarkan seluruh beban utang Indonesia. Utang itu baru menggambarkan berasan utang Luar Negeri yang terdiri dari Utang Bilateral, Kredit Komersial (Comerial Credit), Kredit Ekport (Export Credit), Leasing dan utang Multilateral. Belum termasuk utang Pemerintah yang timbul akibat penjualan SUN (Surat Utang Negara). Total Utang Pemerintah Indonesia, secarakumulatif (Utang Luar Negeri/ULN dan SUN) sampai dengan akhir 2008, sudah mencapai Rp. 1,623 trillyun.

Dalam Trilyun Rupiah

Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
U LN 512 602 594 591 613 612 562 586 717
SUN 652 661 655 649 662 656 748 801 906
Total 1,164 1,263 1,249 1,240 1,275 1,268 1,310 1,387 1,623

Sumber : DMO, perkembangan Utang Indonesia

Bahkan hingga akhir Januari 2009, total Utang Luar Negeri Indonesia menjadi US$ 65.738 jutadollar (746 trilyun rupiah) dan utang Dalam Negeri sebesar 920 trilyun rupiah. Sehingga sampai akhir Januari 2009, total utang Pemerintah Indonesia berjumlah 1.667 trilyun rupiah. Jumlah ini sudah merupakan jumlah terbesar sepanjang sejarah utang Indonesia.

Dapat dibayangkan berapa jumlah utang Luar Negeri yang akan ditanggung oleh generasi berikutnya. Seandainya, pada tahun 2009 ini pemerintah Indonesia berniat menarik 40% saja dari utang baru sebesar US$ 5,5 milyard yang telah disepakati, atau sekitar US$ 2,2 milyard, maka posisi utang dari US$ 65 juta dollar mendadak menjadi US$ 2,67 milyard. Jumlah tersebut, belum termasuk jumlah utang SUN.

Alasan Pemerintah Indonesia menangguk utang sebesar5,5 milyard dollar Amerika, untuk mengatasi krisis merupakan alasan yang sangat tidak masuk akal. Alih-alih keluar dari krisis keuangan, pemerintah justru menciptakan bom waktu untuk menimbulkan krisis yang lebih besar.

Jika kesepakatan utang baru sebesar 5,5 milyard dollar Amerika, maka prediksi krisis multi dimensi yang lebih jauh akan terjadi, sebagai berikut :

Pertama, krisis akibat kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah tentu akan sekuat tenaga meningkatkan pendapatan negara dalam bentuk : 1) Perluasan jumlah wajib pajak dan peningkatan nilai pajak yang harus dibayar, 2) penjualan asset-asset negara melalui mekanisme privatisasi, 3) peningkatan investasi melalui berbagai bentuk kemudahan seperti tax holiday, jaminan risiko oleh Pemerintah, insentif dan deregulasi serta fleksibelitas dan murahnya buruh. 4) Peningkatan eksport migas dan non migas, 5) peningkatan target pemasukkan/setoran pendapatan dari setiap departemen dan lembaga negara non departemen, 6) pengurangan cadangan devisa untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.Disamping itu, pemerintah juga akan 7) mengurangi pagu alokasi anggaran tiap-tiap departemen dan lembaga non departemen, 8) mengurangi berbagai bentuk subsidi untuk rakyat sampai pada batas 0 atau tidak ada subsidi.

Akibatnya, beban kehidupan rakyat semakin berat, dalam bentuk meningkatnya pengeluaran rumah tangga dan kelompok usaha kecil untuk pembayaran pajak, retribusi dan biaya-biaya administrasi, makin mahalnya harga barang dan jasa dan semakin memburuknya dan mahalnya layanan dasar. Akibat lanjut dari kebijakan fiskal dan moneter yang diabdikan untuk kepentingan membayar utang ini, tentu akan berdampak lansung pada melonjaknya jumlah kemiskinan dan pengangguran. Ditambah lagi dengan menurunnya kemampuan manufaktur dalam negeri dan eksport.

Semua peningkatan pendapatan dari rakyat dan penghematan pengeluaran untuk kebutuhan rakyat, akan diabdikan untuk kepentingan pengumpulan dana demi membayar cicilan pokok, bunga dan biaya utang.

Kedua, Krisis kedaulatan akibat perikatan utang. Krisis keadualatan tersebut terjadi sebagai akibat dari adanya persyaratan (Conditionality) dalam klasul-klasul (loan Agreement) yang disepakati antara negara atau lembaga keuangan Internasioanal sebagai Lender (pemberi utang) dengan Pemerintah Indonesia sebagai penghutang (borrower) . Sebagian besar syarat-syarat dalam perjanjian utang menuntut agar pemerintah Indonesia membuat dan mengimlementasikan kebijakan baru sesuai dengan pesanan Lender. Disamping itu, Lender seringkali memberlakukan aturannya sendiri dan menolak mengikuti hukum, sistem dan prosedur yang berlaku di negara penghutang. Lemahnya kemampuan negosiasi dalam perjanjian utang atau adanya kepentingan pribadi birokrat untuk memperoleh keuntungan, mengakibatkan sebagian besar dari loan agreement, yang sekarang telah mencapai lebih dari 4.500 perjanjian utang, menempatkan Indonesia pada posisi yang lemah dan tidak berdaya. Secara kasat Loan Agreement merupakan ”Waiver of Immunity” (surat pernyataan pelepasan hak kekebalan) dantransfer of Souvereignity (pelepasan kedaulatan)

Ketiga, krisis akibat tekenan ekonomi global. Munurunnya permintaan barang dan jasa dari Indonesia, berakibat pada menurunnya ekport, pemulangan tenaga kerja Indonesia baik pekerja domestik maupun pekerja pada perkebunan atau manufaktur akan menambah jumlah penganguran di Indonesia. Selain itu, gejolak nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, akan berdampak pada meningkatnya beban pembayaran utang.

Artinya kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis dengan menyepakati utang sebesar5,5 milyard dolar merupakan cara mengatasi krisis dengan menciptakan krisis baru yang lebih besar, luas dan menimbulkan ancaman serius dalam kurun waktu yang lama.

Besar kemungkinan Indonesia akan mengalami negara gagal bayar, meski pemerintah berupaya semaksimal mungkin mengintensifkan pajak perorangan dan pajak badan, menjual berbagai asset negara melalui mekanisme privatisasi, bahkan jika pemerintah Indonesia menjual pulau-pulau di Indonesia untuk kepentingan investasi, sebagai imbal pembayaran utang, utang tersebut tidak akan lunas dalam 60 tahun ke depan.


Sumber:

Pemerintah Kembali menyepakati utang sebayak US$ 5,5 miliar, terdiri dari Bank Dunia memberikan pinjaman US$ 2 miliar melalui deferred drawdown option (penarikan sewaktu-waktu), lalu Jepang US$ 1,5 miliar, Australia US$ 1 miliar, dan ADB US$ 1 miliar. Utang tersebut berlaku selama dua tahun. Jika utang ini benar-benar ditarik seluruhnya oleh pemerintah Indonesia, maka jumlah ini akan menjadi jumlah utang luar negeri terbesar dalam sejarah utang, sejak berdirinya Indonesia.



Perkembangan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia sejak akhir tahun 1999 hingga akhir tahun 2008, angka stok ULN Indonesia berada pada kisaran US$ 69 juta dollar. Pada akhir tahun 1999, posisi utang luar negeri Indonesia berada pada angka US$ 61,897 juta dolar. Turun menjadi US$ 60,770 juta dollar diakhir tahun 2000 dan diakhir tahun 2001 utang hanya US$ 58.791 juta dollar. Peningkatan stok utang mulai terjadi sejak tahun 2002 menjadi US$ 63,763 juta dollar, meningkat menjadi US$ 68,914 juta dollar (2003), selanjutnya sebesar US$ 68,575 juta dollar (2004), US$ 63,094 juta dollar (2005), US$ 62, 021 juta dollar (2006), US$ 62,253 juta dollar (2007) dan menjadiUS$ 65,446 akhir 2008.

Dengan jumlah utang luar negeri dalam Juta dollar saja, total cicilan pokok, bunga dan biaya yang harus dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), setiap tahunnya, sejak tahun 2000 hingga tahun 2008 angkanya mencapai puluhan trilyunan rupiah. Berikut tabel pembayaran utang Luar Nergeri

Dalam Juta USD

Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Pokok 4,163 4,265 4,567 4,955 5,222 5,626 5,787 6,322 6,569
Bunga 2,946 2,879 2,748 2,632 2,463 1,330 2,255 2,277 2,213
Biaya 30 33 34 24 32 9 25 21 59
Total 7.139 7.177 7.349 7.611 7.717 6.965 8.067 8.620 8.841

·Sumber : DMO dan BI, diolah

Dengan jumlah stok Utang Luar Negeri Indonesia di posisi sekitar US$ 65 juta dollar, dan tidak membuat transaksi utang baru, utang Indonesia tidak akan lunas pada tahun 2045.

Padahal, jumlah utang tersebut masih belum menggambarkan seluruh beban utang Indonesia. Utang itu baru menggambarkan berasan utang Luar Negeri yang terdiri dari Utang Bilateral, Kredit Komersial (Comerial Credit), Kredit Ekport (Export Credit), Leasing dan utang Multilateral. Belum termasuk utang Pemerintah yang timbul akibat penjualan SUN (Surat Utang Negara). Total Utang Pemerintah Indonesia, secarakumulatif (Utang Luar Negeri/ULN dan SUN) sampai dengan akhir 2008, sudah mencapai Rp. 1,623 trillyun.

Dalam Trilyun Rupiah

Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
U LN 512 602 594 591 613 612 562 586 717
SUN 652 661 655 649 662 656 748 801 906
Total 1,164 1,263 1,249 1,240 1,275 1,268 1,310 1,387 1,623

Sumber : DMO, perkembangan Utang Indonesia

Bahkan hingga akhir Januari 2009, total Utang Luar Negeri Indonesia menjadi US$ 65.738 jutadollar (746 trilyun rupiah) dan utang Dalam Negeri sebesar 920 trilyun rupiah. Sehingga sampai akhir Januari 2009, total utang Pemerintah Indonesia berjumlah 1.667 trilyun rupiah. Jumlah ini sudah merupakan jumlah terbesar sepanjang sejarah utang Indonesia.

Dapat dibayangkan berapa jumlah utang Luar Negeri yang akan ditanggung oleh generasi berikutnya. Seandainya, pada tahun 2009 ini pemerintah Indonesia berniat menarik 40% saja dari utang baru sebesar US$ 5,5 milyard yang telah disepakati, atau sekitar US$ 2,2 milyard, maka posisi utang dari US$ 65 juta dollar mendadak menjadi US$ 2,67 milyard. Jumlah tersebut, belum termasuk jumlah utang SUN.

Alasan Pemerintah Indonesia menangguk utang sebesar5,5 milyard dollar Amerika, untuk mengatasi krisis merupakan alasan yang sangat tidak masuk akal. Alih-alih keluar dari krisis keuangan, pemerintah justru menciptakan bom waktu untuk menimbulkan krisis yang lebih besar.

Jika kesepakatan utang baru sebesar 5,5 milyard dollar Amerika, maka prediksi krisis multi dimensi yang lebih jauh akan terjadi, sebagai berikut :

Pertama, krisis akibat kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah tentu akan sekuat tenaga meningkatkan pendapatan negara dalam bentuk : 1) Perluasan jumlah wajib pajak dan peningkatan nilai pajak yang harus dibayar, 2) penjualan asset-asset negara melalui mekanisme privatisasi, 3) peningkatan investasi melalui berbagai bentuk kemudahan seperti tax holiday, jaminan risiko oleh Pemerintah, insentif dan deregulasi serta fleksibelitas dan murahnya buruh. 4) Peningkatan eksport migas dan non migas, 5) peningkatan target pemasukkan/setoran pendapatan dari setiap departemen dan lembaga negara non departemen, 6) pengurangan cadangan devisa untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.Disamping itu, pemerintah juga akan 7) mengurangi pagu alokasi anggaran tiap-tiap departemen dan lembaga non departemen, 8) mengurangi berbagai bentuk subsidi untuk rakyat sampai pada batas 0 atau tidak ada subsidi.

Akibatnya, beban kehidupan rakyat semakin berat, dalam bentuk meningkatnya pengeluaran rumah tangga dan kelompok usaha kecil untuk pembayaran pajak, retribusi dan biaya-biaya administrasi, makin mahalnya harga barang dan jasa dan semakin memburuknya dan mahalnya layanan dasar. Akibat lanjut dari kebijakan fiskal dan moneter yang diabdikan untuk kepentingan membayar utang ini, tentu akan berdampak lansung pada melonjaknya jumlah kemiskinan dan pengangguran. Ditambah lagi dengan menurunnya kemampuan manufaktur dalam negeri dan eksport.

Semua peningkatan pendapatan dari rakyat dan penghematan pengeluaran untuk kebutuhan rakyat, akan diabdikan untuk kepentingan pengumpulan dana demi membayar cicilan pokok, bunga dan biaya utang.

Kedua, Krisis kedaulatan akibat perikatan utang. Krisis keadualatan tersebut terjadi sebagai akibat dari adanya persyaratan (Conditionality) dalam klasul-klasul (loan Agreement) yang disepakati antara negara atau lembaga keuangan Internasioanal sebagai Lender (pemberi utang) dengan Pemerintah Indonesia sebagai penghutang (borrower) . Sebagian besar syarat-syarat dalam perjanjian utang menuntut agar pemerintah Indonesia membuat dan mengimlementasikan kebijakan baru sesuai dengan pesanan Lender. Disamping itu, Lender seringkali memberlakukan aturannya sendiri dan menolak mengikuti hukum, sistem dan prosedur yang berlaku di negara penghutang. Lemahnya kemampuan negosiasi dalam perjanjian utang atau adanya kepentingan pribadi birokrat untuk memperoleh keuntungan, mengakibatkan sebagian besar dari loan agreement, yang sekarang telah mencapai lebih dari 4.500 perjanjian utang, menempatkan Indonesia pada posisi yang lemah dan tidak berdaya. Secara kasat Loan Agreement merupakan ”Waiver of Immunity” (surat pernyataan pelepasan hak kekebalan) dantransfer of Souvereignity (pelepasan kedaulatan)

Ketiga, krisis akibat tekenan ekonomi global. Munurunnya permintaan barang dan jasa dari Indonesia, berakibat pada menurunnya ekport, pemulangan tenaga kerja Indonesia baik pekerja domestik maupun pekerja pada perkebunan atau manufaktur akan menambah jumlah penganguran di Indonesia. Selain itu, gejolak nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, akan berdampak pada meningkatnya beban pembayaran utang.

Artinya kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis dengan menyepakati utang sebesar5,5 milyard dolar merupakan cara mengatasi krisis dengan menciptakan krisis baru yang lebih besar, luas dan menimbulkan ancaman serius dalam kurun waktu yang lama.

Besar kemungkinan Indonesia akan mengalami negara gagal bayar, meski pemerintah berupaya semaksimal mungkin mengintensifkan pajak perorangan dan pajak badan, menjual berbagai asset negara melalui mekanisme privatisasi, bahkan jika pemerintah Indonesia menjual pulau-pulau di Indonesia untuk kepentingan investasi, sebagai imbal pembayaran utang, utang tersebut tidak akan lunas dalam 60 tahun ke depan.



Sumber :

Pemerintah Kembali menyepakati utang sebayak US$ 5,5 miliar, terdiri dari Bank Dunia memberikan pinjaman US$ 2 miliar melalui deferred drawdown option (penarikan sewaktu-waktu), lalu Jepang US$ 1,5 miliar, Australia US$ 1 miliar, dan ADB US$ 1 miliar. Utang tersebut berlaku selama dua tahun. Jika utang ini benar-benar ditarik seluruhnya oleh pemerintah Indonesia, maka jumlah ini akan menjadi jumlah utang luar negeri terbesar dalam sejarah utang, sejak berdirinya Indonesia.



Perkembangan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia sejak akhir tahun 1999 hingga akhir tahun 2008, angka stok ULN Indonesia berada pada kisaran US$ 69 juta dollar. Pada akhir tahun 1999, posisi utang luar negeri Indonesia berada pada angka US$ 61,897 juta dolar. Turun menjadi US$ 60,770 juta dollar diakhir tahun 2000 dan diakhir tahun 2001 utang hanya US$ 58.791 juta dollar. Peningkatan stok utang mulai terjadi sejak tahun 2002 menjadi US$ 63,763 juta dollar, meningkat menjadi US$ 68,914 juta dollar (2003), selanjutnya sebesar US$ 68,575 juta dollar (2004), US$ 63,094 juta dollar (2005), US$ 62, 021 juta dollar (2006), US$ 62,253 juta dollar (2007) dan menjadiUS$ 65,446 akhir 2008.

Dengan jumlah utang luar negeri dalam Juta dollar saja, total cicilan pokok, bunga dan biaya yang harus dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), setiap tahunnya, sejak tahun 2000 hingga tahun 2008 angkanya mencapai puluhan trilyunan rupiah. Berikut tabel pembayaran utang Luar Nergeri

Dalam Juta USD

Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Pokok 4,163 4,265 4,567 4,955 5,222 5,626 5,787 6,322 6,569
Bunga 2,946 2,879 2,748 2,632 2,463 1,330 2,255 2,277 2,213
Biaya 30 33 34 24 32 9 25 21 59
Total 7.139 7.177 7.349 7.611 7.717 6.965 8.067 8.620 8.841

·Sumber : DMO dan BI, diolah

Dengan jumlah stok Utang Luar Negeri Indonesia di posisi sekitar US$ 65 juta dollar, dan tidak membuat transaksi utang baru, utang Indonesia tidak akan lunas pada tahun 2045.

Padahal, jumlah utang tersebut masih belum menggambarkan seluruh beban utang Indonesia. Utang itu baru menggambarkan berasan utang Luar Negeri yang terdiri dari Utang Bilateral, Kredit Komersial (Comerial Credit), Kredit Ekport (Export Credit), Leasing dan utang Multilateral. Belum termasuk utang Pemerintah yang timbul akibat penjualan SUN (Surat Utang Negara). Total Utang Pemerintah Indonesia, secarakumulatif (Utang Luar Negeri/ULN dan SUN) sampai dengan akhir 2008, sudah mencapai Rp. 1,623 trillyun.

Dalam Trilyun Rupiah

Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
U LN 512 602 594 591 613 612 562 586 717
SUN 652 661 655 649 662 656 748 801 906
Total 1,164 1,263 1,249 1,240 1,275 1,268 1,310 1,387 1,623

Sumber : DMO, perkembangan Utang Indonesia

Bahkan hingga akhir Januari 2009, total Utang Luar Negeri Indonesia menjadi US$ 65.738 jutadollar (746 trilyun rupiah) dan utang Dalam Negeri sebesar 920 trilyun rupiah. Sehingga sampai akhir Januari 2009, total utang Pemerintah Indonesia berjumlah 1.667 trilyun rupiah. Jumlah ini sudah merupakan jumlah terbesar sepanjang sejarah utang Indonesia.

Dapat dibayangkan berapa jumlah utang Luar Negeri yang akan ditanggung oleh generasi berikutnya. Seandainya, pada tahun 2009 ini pemerintah Indonesia berniat menarik 40% saja dari utang baru sebesar US$ 5,5 milyard yang telah disepakati, atau sekitar US$ 2,2 milyard, maka posisi utang dari US$ 65 juta dollar mendadak menjadi US$ 2,67 milyard. Jumlah tersebut, belum termasuk jumlah utang SUN.

Alasan Pemerintah Indonesia menangguk utang sebesar5,5 milyard dollar Amerika, untuk mengatasi krisis merupakan alasan yang sangat tidak masuk akal. Alih-alih keluar dari krisis keuangan, pemerintah justru menciptakan bom waktu untuk menimbulkan krisis yang lebih besar.

Jika kesepakatan utang baru sebesar 5,5 milyard dollar Amerika, maka prediksi krisis multi dimensi yang lebih jauh akan terjadi, sebagai berikut :

Pertama, krisis akibat kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah tentu akan sekuat tenaga meningkatkan pendapatan negara dalam bentuk : 1) Perluasan jumlah wajib pajak dan peningkatan nilai pajak yang harus dibayar, 2) penjualan asset-asset negara melalui mekanisme privatisasi, 3) peningkatan investasi melalui berbagai bentuk kemudahan seperti tax holiday, jaminan risiko oleh Pemerintah, insentif dan deregulasi serta fleksibelitas dan murahnya buruh. 4) Peningkatan eksport migas dan non migas, 5) peningkatan target pemasukkan/setoran pendapatan dari setiap departemen dan lembaga negara non departemen, 6) pengurangan cadangan devisa untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.Disamping itu, pemerintah juga akan 7) mengurangi pagu alokasi anggaran tiap-tiap departemen dan lembaga non departemen, 8) mengurangi berbagai bentuk subsidi untuk rakyat sampai pada batas 0 atau tidak ada subsidi.

Akibatnya, beban kehidupan rakyat semakin berat, dalam bentuk meningkatnya pengeluaran rumah tangga dan kelompok usaha kecil untuk pembayaran pajak, retribusi dan biaya-biaya administrasi, makin mahalnya harga barang dan jasa dan semakin memburuknya dan mahalnya layanan dasar. Akibat lanjut dari kebijakan fiskal dan moneter yang diabdikan untuk kepentingan membayar utang ini, tentu akan berdampak lansung pada melonjaknya jumlah kemiskinan dan pengangguran. Ditambah lagi dengan menurunnya kemampuan manufaktur dalam negeri dan eksport.

Semua peningkatan pendapatan dari rakyat dan penghematan pengeluaran untuk kebutuhan rakyat, akan diabdikan untuk kepentingan pengumpulan dana demi membayar cicilan pokok, bunga dan biaya utang.

Kedua, Krisis kedaulatan akibat perikatan utang. Krisis keadualatan tersebut terjadi sebagai akibat dari adanya persyaratan (Conditionality) dalam klasul-klasul (loan Agreement) yang disepakati antara negara atau lembaga keuangan Internasioanal sebagai Lender (pemberi utang) dengan Pemerintah Indonesia sebagai penghutang (borrower) . Sebagian besar syarat-syarat dalam perjanjian utang menuntut agar pemerintah Indonesia membuat dan mengimlementasikan kebijakan baru sesuai dengan pesanan Lender. Disamping itu, Lender seringkali memberlakukan aturannya sendiri dan menolak mengikuti hukum, sistem dan prosedur yang berlaku di negara penghutang. Lemahnya kemampuan negosiasi dalam perjanjian utang atau adanya kepentingan pribadi birokrat untuk memperoleh keuntungan, mengakibatkan sebagian besar dari loan agreement, yang sekarang telah mencapai lebih dari 4.500 perjanjian utang, menempatkan Indonesia pada posisi yang lemah dan tidak berdaya. Secara kasat Loan Agreement merupakan ”Waiver of Immunity” (surat pernyataan pelepasan hak kekebalan) dantransfer of Souvereignity (pelepasan kedaulatan)

Ketiga, krisis akibat tekenan ekonomi global. Munurunnya permintaan barang dan jasa dari Indonesia, berakibat pada menurunnya ekport, pemulangan tenaga kerja Indonesia baik pekerja domestik maupun pekerja pada perkebunan atau manufaktur akan menambah jumlah penganguran di Indonesia. Selain itu, gejolak nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, akan berdampak pada meningkatnya beban pembayaran utang.

Artinya kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis dengan menyepakati utang sebesar5,5 milyard dolar merupakan cara mengatasi krisis dengan menciptakan krisis baru yang lebih besar, luas dan menimbulkan ancaman serius dalam kurun waktu yang lama.

Besar kemungkinan Indonesia akan mengalami negara gagal bayar, meski pemerintah berupaya semaksimal mungkin mengintensifkan pajak perorangan dan pajak badan, menjual berbagai asset negara melalui mekanisme privatisasi, bahkan jika pemerintah Indonesia menjual pulau-pulau di Indonesia untuk kepentingan investasi, sebagai imbal pembayaran utang, utang tersebut tidak akan lunas dalam 60 tahun ke depan.

Sumber:
Infid-news.blogspot.com/2009/03/kebijakan-utang-indonesia-mengatasi_09.html
viahzrdous99.blogspot.com/2010/11/utang-luar-negeri-sebagai-sumber.html
muhaiminkhair.wordpress.com/2010/04/29/masalah-hutang-luar-negeri-indonesia-dan-alternatif-solusinya-dalam-perspektif-kebijakan-ekonomi-makro-islam/

KALIMANTAN SELATAN

KALIMANTAN SELATAN

Provinsi kalimantan selatan dipimpin seorang gubenur yang bernama Drs. H. RUDY ARIFIN, MM dan wakil gubenur nya yang bernama H. M ROSEHAN NB, SH
Propinsi Kalimantan Selatan dengan ibukotanya Banjarmasin terletak di sebelah selatan pulau Kalimantan dengan batas-batas: sebelah barat dengan propinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makasar, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan di sebelah utara dengan propinsi Kalimantan Timur.
Propinsi Kalimantan Selatan secara geografis terletak di antara 114 19” 33” BT - 116 33’ 28 BT dan 1 21’ 49” LS 1 10” 14” LS, dengan luas wilayah 37.377,53 km² atau hanya 6,98 persen dari luas pulau Kalimantan.
Daerah yang paling luas di propinsi Kalsel adalah Kabupaten Kotabaru dengan luas 13.044,50 km², kemudian Kabupaten Banjar dengan luas 5.039,90 km² dan Kabupaten Tabalong dengan luas 3.039,90 km², sedangkan daerah yang paling sempit adalah Kota Banjarmasin dengan luas 72,00 km².
Kalimantan Selatan secara geografi terletak di sebelah selatan pulau Kalimantan dengan luas wilayah 37.530,52 km2 atau 3.753.052 ha. Sampai dengan tahun 2004 membawahi kabupaten/kota sebanyak 11 kabupaten/kota dan pada tahun 2005 menjadi 13 kabupaten/kota sebagai akibat dari adanya pemekaran wilayah kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Tanah Bumbu.
Luas wilayah propinsi tersebut sudah termasuk wilayah laut propinsi dibandingkan propinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah masing-masing Kabupaten Tanah Laut 9,94 %; Tanah Bumbu 13,50%; Kotabaru 25,11%; Banjar 12,45%; Tapin 5,80%; Tabalong 9,59%; Balangan 5,00%; Batola 6,33%; Banjarbaru 0,97% dan Banjarmasin 0,19%. Secara rinci luas wilayah dan batas wilayah serta panjang garis pantai dapat dilihat pada tabel 1
Daerah aliran sungai yang terdapat di Propinsi Kalimantan Selatan adalah: Barito, Tabanio, Kintap, Satui, Kusan, Batulicin, Pulau Laut, Pulau Sebuku, Cantung, Sampanahan, Manunggal dan Cengal. Dan memiliki catchment area sebanyak 10 (sepuluh) lokasi yaitu Binuang, Tapin, Telaga Langsat, Mangkuang, Haruyan Dayak, Intangan, Kahakan, Jaro, Batulicin dan Riam Kanan.

Perekonomian di Kalimantan Selatan
Empat tahun terakhir, terjadi perubahan positif kondisi perekonomian di Kalimantan Selatan yang dapat dilihat dari besaran PDRB dengan rata-rata 5,71 persen, tahun 2009, angka kumulatif sampai triwulan III mencapai 5,04 persen dan sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, jumlah itu lebih tinggi dibandingkan angka nasional yakni 4,23 persen.
Sektor pertanian yang masih menjadi sektor andalan di Kalsel terus meningkat dari 5,11 persen tahun 2005 menjadi 6,48 persen tahun 2008. Pertumbuhan sektor pertanian ini terutama ditunjang oleh sub sektor tanaman bahan makanan dan perkebunan. Pertumbuhan subsektor tanaman bahan makanan tahun 2008 adalah 9,96 persen dan subsektor perkebunan tumbuh 4,26 persen.
Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian tumbuh tetap pada kisaran 7-8 persen. Untuk tahun 2008, komponen pertumbuhan yang besar adalah subsektor pertambangan tanpa migas sebesar 8,14 persen, sedangkan pertambangan minyak dan migas (migas) sendiri tumbuh negatif atau mengalami penurunan sebesar 0,94 persen.

Pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mengalami pertumbuhan yang cukup bagus, dimana tahun 2005 masih tumbuh 1,49 persen dan terus meningkatkan menjadi 5,73 persen pada tahun 2008.
Nilai tambah perbankan dipengaruhi oleh kondisi moneter dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perbankan serta perkembangan dunia usaha pada umumnya. Selanjutnya subsektor sewa pembangunan juga berperan sebagai pendorong utama dimana tumbuh 8,02 persen.
Dalam kurun waktu tahun 2005-triwulan III tahun2009, komponen konsumsi menjadi pendorong utama ekonomi Klasel (termasuk di dalamnya adalah konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan lembaga nirlaba).
Bertambahnya penduduk dan meningkatnya daya beli masyarakat menyebabkan konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2005 peranan komponen konsumsi yang mencapai 57,92 persen meningkat ,menjadi 58,88 persen pada triwulan III mengindikasikan selama kurun waktu tersebut terjadi peningkatan ukuran pasar (masket size).
Peningkatan konsumsi akan permintaan barang dan jasa meningkat dan mendorong produsen dan supplier meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa. Seiring dengan meningkatnya produksi barang dan jasa terjadi pula peningkatan nilai tambah yang diciptakan, sehingga mengakibatkan perekonomian dapat tumbuh positif.
Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin mengatakan, peran pemerintah terutama terkait dengan pengeluaran pemerintah (government expenditure) tercermin pada konsumsi pemerintah seperti menigkatnya gaji dan Honor PNS serta bertmbahnya jumlah pegawai dan investasi fisik pemerintah (pembangunan infrastruktur) dalam PMTB.
Kinerja ekspor yang membaik juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi bahkan semenjak tahun 2005 sampai triwulan III tahun 2009 terndnya terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi Kalsel.

Hambatan Pembangunan Daerah
Pembangunan infrastruktur di Indonesia mengalami pasang surut terutama saat Indonesia dilanda krisis ekonomi. Pembangunan infrastruktur mengalami hambatan pembiayaan karena sampai sejauh ini, titik berat pembangunan masih difokuskan pada investasi sektor-sektor yang dapat menghasilkan perputaran uang (cash money) yang tinggi dengan argumentasi bahwa hal itu diperlukan guna memulihkan perekonomian nasional.
Sedangkan pembangunan infrastruktur lebih difokuskan pada usaha perbaikan dan pemeliharaan saja. Dengan demikian dewasa ini, pembangunan infrastruktur kawasan timur Indonesia belum menjadi focus utama pembangunan.
Pada saat ini sudah hampir menjadi kesimpulan umum bahwa infrastruktur adalah fundamental perekonomian Indonesia. Bahwa daerah atau kawasan Indonesia Timur merupakan wilayah strategis guna membangkitkan potensi nasional. Oleh karena itu hari ini adalah saat yang tepat guna meletakkan kemauan bersama menyusun konsep pembangunan infrstruktur kawasan Timur Indonesia yang bersumber pada kesadaran penguasaan teknologi dan keunggulan sumberdaya daerah.
Pemetaan kebutuhan infrastruktur lima tahun ke depan berdasarkan jenis inftrastruktur seperti; jalan, listrik, gas, air bersih, pelabuhan, telekomunikasi, moda transportasi, dan lain-lain serta berdasarkan tipologi kewilayahan.
Perumusan pembiayaan infrastruktur dan sumber pembiayaannya.
Pengkajian kerangka regulasi yang ada dan merekomendasikan penyempurnaan kerangka tersebut guna mendukung prioritas pembangunan dan pembiayaan infrastruktur

Penyusunan strategi pembangunan dan pembiayaan infrastruktur ini diharapkan dapat menghasilkan peta pembangunan infrastruktur yang jelas di masa yang akan datang sehingga pemerintah mempunyai dokumen yang lengkap terhadap pembangunan infrastruktur.
Oleh karena itu, ruang lingkup dari penyusunan strategi ini mencakup seluruh aspek potensi ekonomi wilayah Indonesia Timur sebagai rumusan strategis pembangunan infrastruktur nasional, baik berdasarkan subsektor jenis infrastruktur dan maupun tipologi kewilayahan dengan basis pendekatan potensi.
Penyusunan strategi pembangunan dan pembiayaan infrastruktur kawasan timur Indonesia diharapkan dapat menghasilkan Master Plan di bidang infrastruktur yang akan mendukung skenario pembangunan era baru ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Master Plan ini diharapkan dapat memuat berbagai data dan informasi mengenai pembangunan dan pembiayaan infrastruktur berdasarkan skala prioritas pembangunan dan regulasi yang mendukung arah pembangunannya.
Cerminan pembangunan infrastruktur nasional adalah pembangunan infrastruktur di tiap wilayah atau propinsi di Indonesia. Perkembangan pembangunan infrastruktur di masing-masing pulau di Indonesia memperlihatkan perbedaan yang cukup berarti. Dominasi pembangunan infrastruktur sangat ditentukan oleh kondisi geograsfis dan demografis dari suatu wilayah.
Dominasi infrastruktur ini dapat mencerminkan pula tingkat aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Perkembangan pembangunan infrastruktur untuk masing-masing pulau yang ada di Indonesia. Hal ini pula yang menjadi hambatan pembangunan infrastrukrur Kawasan Timur Indonesia.
Pada hal sejatinya jika Indonesia ingin percepatan mencapai kemajuan maka pendekatan potensi atau potential approach yaitu potensi yang mendorong tumbuhnya komoditas unggulan, hendaknya menjadi komintmen kuat terhadap pembangunan infrstruktur kawasan timur Indonesia.
Sebagaimana kita ketahui bahwa daerah Kalimantan Selatan sebagaimana daerah Kalimantan umumnya yang merupakan salah satu pulau terbesar yang ada di wilayah negara kita. Tingkat kepadatan pendudukanya relative rendah sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan pendekatan demographic dalam perencanaan pembangunan infrastukturnya.
Dengan jumlah penduduk yang mendiami wilayah ini hanya sebesar 6% dari total penduduk Indonesia, maka akan berdampak pada aktivitas ekonomi yang ada di wilayah ini. Kondisi semacam ini merupakan kondisi tipikal wilayah Indonesia Timur. Karenanya diperlukan langkah potential approach atau pendekatan potensial untuk pembangunan infrastrukturnya
Komoditas yang menjadi unggulan untuk wilayah ini adalah sektor pertambangan dan galian, sub sector perkebunan dan subsektor kehutanan. Ketiga sektor ini memberikan sumbangan besar bagi pendapatan nasional.
Dengan demikian terdapat pandangan berbeda mengenai pola perencanaan bahwa berdasarkan jumlah penduduk atau pendekatan demografik, aktivitas ekonomi unggulan yang tidak memerlukan banyak infrastruktur, maka akibatnya adalah persentase pembangunan infrastruktur di pulau ini lebih rendah dibandingkan pulau Jawa dan Sumatera.
Dilihat dari infrastruktur transportasi, pelabuhan laut lebih mendominasi dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini sangat wajar dengan kondisi geografis dari Kalimantan yang lebih banyak rawa dibandingkan dengan daratannya yang memungkinkan sektor pelabuhan laut dan lalulitas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan lebih berkembang dibandingkan dengan transportasi darat.
Pembangunan jalan di pulau ini masih relative rendah bila dibandingkan dengan luas wilayah pulau ini. Hal ini sangat signifikan sekali dengan jumlah kendaraan yang berada di wilayah ini hanya sebesar 5,8% dari jumlah kendaraan yang ada di Indonesia. Hal ini pula yang menyebabkan rendahnya tingkat mobilitas dan tingginya biaya transportasi sehingga wilayah ini kehilangan daya saingnya dalam menarik investasi.
Pandangan keliru juga terdapat pada subsektor pertanian tanaman pangan dan pengairan. Dapat kita temukan fakta bahwa irigasi tidak menjadi salah satu fokus pembangunan infrastruktur karena wilayah ini bukan sebagai lumbung padi tetapi lebih cenderung pada komoditas kehutanan dan perkebunan.
Pada pada sisi lain kitapun memehami betul bahwa kondisi wilayah ini sangat dimungkinkan membangun jaringan irigasi guna menjadikan Kalimantan sebagai lumbung padi. Kita dapat belajar dan membandingkan kondisi wilayah ini dengan kondisi Vietnam yang petaninya lebih unggul dari petani kita bahkan tanpa proteksionisme perdagangan.
Saat ini akses masyarakat Kalimantan terhadap air bersih, hanya sebesar 44% yang dapat menikmati air bersih sedangkan sisanya belum mendapatkan akses terhadap air bersih.
Ini merupakan salah satu permasalahan yang harus menjadi perhatian, karena bila kondisi tersebut dibiarkan maka akan berdampak pada tingkat kesehatan dari masyarakat di Kalimantan. Bagaimana kita bisa mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan mampu bersaing secara global bila tingkat hiegenitas masih rendah. Oleh karena itu akses terhadap air bersih perlu langkah prioritas pembangunan infrastrukturnya.
Demikian pula dengan subsektor telematika dan ketenagalistrikan perlu berpacu dengan irama pertumbuhan yang berkembang dengan pesat. Hal ini sejalan dinamika dan aktivitas dari masyarakat di pulau Kalimantan.
Pembukan lahan menjadi lahan pertanian yang notabene terjadi perubahan fungsi seringkali memicu kotroversi yang kontraproduktif, hendaknya dipelajari kembali dengan seksasama agar tidak terdapat resistensi pembangunan hanya sekadar penolakan emosional, namun sebaliknya kehilangan informasi berharga tentang potensi ekonomi yang mempunyai keunggulan tertentu.
Akhirnya kita juga mengapeal akan pentingnya kesadaran tentang pembangunan infrastruktur berkaitan dengan upaya strategis percepatan pertumbuhan ekonomi, hendaknya secara nyata mengurangi hambatan birokratis di semua lini baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pada tingkat pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten.
Satu catatan lagi bahwa upaya untuk melakukan perubahan pola pembangunan yang berbasis linier jumlah penduduk mejadi pendekatan berbasis potensi akan mendapat tantangan kuat politisi wilayah padat penduduk yang sudah kemaruk kepenakan. Jangan lupa bahwa mereka adalah mayoritas yang menentukan arah kebijakan.

Produk Unggulan Provinsi Kalimantan Selatan
Kalimantan Selatan merupakan daerah yang berada pada urutan ke delapan penyumbang devisa ekspor nonmigas secara nasional dari tiga puluh dua propinsi se-Indonesia. Hal Ini memperlihatkan bahwa perekonomian Kalsel tidak stagnan, tetapi cukup berkembang dan telah membawa dampak pada kemajuan daerah, terutama tingkat kesejahteraan masyarakatnya.
Ekspor nonmigas Kalsel selama lima tahun terakhir periode 2002-2006 memperlihatkan pertumbuhan menggembirakan. Ekspor tumbuh rata-rata 21,55 persen, berada di atas pertumbuhan ekspor nasional yang dipatok antara lima sampai tujuh persen. Bahkan dua tahun terakhir, yaitu tahun 2005 tumbuh 26,24 persen dengan perolehan devisa US $21 miliar. Sedangkan pada 2006, perolehan devisa meningkat menjadi US $26 miliar atau tumbuh 25,51 persen. Prestasi inilah yang menempatkan Kalsel menjadi salah satu penyumbang devisa ekspor nonmigas terbesar di Indonesia.
Realisasi nilai ekspor nonmigas Kalsel berdasarkan kelompok komoditi pada 2006, mencakup produk karet US $94,1 juta, produk kayu US $284 juta, produk rotan US $8,97 juta, produk perikanan US $11,9 juta, produk tambang US $1,7 miliar dan produk lainnya US $508, 2 juta. Sedangkan realisasi nilai ekspor dari Januari sampai Juli 2007 mencapai US $1,73 miliar, yang disumbang produk karet US $72,6 juta, produk kayu US $302,8 juta, produk rotan US$ 5,3 juta, produk perikanan US $11,1 juta, produk tambang US $1,2 miliar dan produk lainnya US$130,9 juta Show Room-Beberapa produk kerajinan yang dipamerkan di Show Room Dekranasda Kalimantan Selatan, di Jln A Yani Km 5,5 Banjarmasin.
Jika dibandingkan periode Januari hingga Juli 2007 dibandingkan periode yang sama pada 2006 lalu, terdapat kenaikan sekitar 9,22 persen, yakni dari US $1,58 miliar menjadi US $1,73 miliar. Kenaikan juga terjadi pada volume ekspor, yakni dari 36,7 juta ton menjadi 38,6 juta ton atau sekitar 4,5 persen. Kenaikan ini dikarenakan produk kayu yang realisasi ekspornya turun, namun produk polyester plywood bisa mendongkrak ekspor, karena harganya sangat bagus. Industri perkayuan di Kalsel telah memodifikasi mesinnya sehingga lebih efisien dan bisa menghasilkan produk olahan kayu yang nilai jualnya ekonomis. Ekspor yang menggembirakan ini mendorong perkembangan perekonomian Kalsel sehingga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak multiflier effect kemajuan ekspor.

Kerajinan, Komoditas Ekspor Potensial
Produk kerajinan menjadi salah satu komoditas ekspor Kalsel yang potensial dikembangkan, karena produk ini cukup diminati di pasar dunia sehingga permintaannya cukup besar. Namun produk kerajinan hingga kini masih belum mampu memenuhi permintaan pasar, akibat terkendala dengan masalah desain, kualitas produk dan lainnya, termasuk kesulitan memenuhi permintaan dalam jumlah besar.

Lampit- Beberapa Produk kerajian rotan yang berpotensi ekspor dan diminati pasar internasional.
Selain produk kerajinan, komoditas lain yang potensial dikembangkan adalah produk perikanan dan perhiasan, yang ke depan diharapkan bisa menggantikan kontribusi ekspor dari produk pertambangan, khususnya batubara.

Sebenarnya produk kerajinan asal Kalsel, selain produk karet dan kayu masih belum mampu memperlihatkan angka ekspor yang memuaskan, bahkan tidak terdata, namun kenyataannya produk tersebut dipasarkan ke luar negeri. Hal yang sama juga terjadi pada produk kopiah, yang sudah menembus pasar di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Subardjo mengakui, usaha kecil dan mikro (UKM) kini telah merintis pasar ekspor, dengan produk makanan olahan, seperti Virgin Coconut Oil (VCO) ataupun keripik nangka, yang cukup diminati di Malaysia. Untuk membantu produk kerajinan ini menembus pasar ekspor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalsel, lewat Pusat Pelatihan Promosi dan Ekspor Daerah (P3ED) telah membantu pelatihan bagi UKM, khususnya kerajinan agar bisa memperbaiki kualitas produknya.

Pendapatan Daerah
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan daerah untuk pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di Provinsi Kalimantan Selatan, maka Pemerintah Provinsi berusaha terus menggali segala potensi dan sumber-sumber Pendapatan untuk terus dikembangkan pada tahun 2008, sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006  Jo. 59 Tahun 2007 tentang Pengeloan Keuangan Daerah dan Koridor UU Nomor 34 Tahun 2000 pengganti UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah terus meningkat, dengan melalui kebijakan antara lain : Dengan mengintensifkan pendapatan dan mengektensifikasikan penerimaan daerah serta mengoptimalkan penggarapan sumber / potensi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan penyederhanaan prosedur serta peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah.



Secara umum Usaha Peningkatan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi diantaranya melakukan identifikasi produk hukum berkenaan dengan tarif pungutan, pendataan potensi pendapatan daerah dan memperhitungkan kembali kemungkinan revenue sharing atas penerimaan pusat yang masih menjadi hak daerah, sehingga kenaikan pendapatan daerah akan dapat terwujud untuk membiayai kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.
Apresiasi terhadap peningkatan pendapatan daerah akan lebih mempunyai nilai tambah, apabila didukung oleh Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kondisi ini akan memberikan warna tersendiri tentang kemandirian daerah itu sendiri. Oleh karenanya kondisi yang demikian sesuai dengan Visi dan Misi yang diemban.
2. Target dan Realisasi Pendapatan
Realiasi pendapatan daerah tahun anggaran 2008 telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.875.512.776.977,701dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.1.508.420.000.000,001atau 124,34 %. Dimana Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi kepada APBD sebesar Rp. 1.052.276.691.447,707atau 56,10 %, dan Dana Perimbangan memberikan kontribusi kepada APBD sebesar Rp. 790.997.258.079,006atau 42,17 %, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memberikan kontribusi kepada APBD sebesar Rp. 32.238.827.451,005atau sebesar 1,73 %.
Adapun bagian pos pos penerimaan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut  :
I. Bagian Pendapatan Asli Daerah
Realisasi Penerimaan dari PAD mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.1.052.276.691.447,707dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 779.695.261.002,00 atau sebesar 134,96 % dengan perincian sebagai berikut :
a. Pos Pajak Daerah
1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp. 207.359.243.422,00
2) Pajak Kendaraan Angkutan Atas Air (KA3) sebesar Rp. 664.000,00
3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp. 284.696.611.980,00
4) Bea Balik Nama Kendaraan Angkutan Atas Air (BBNKA3) sebesar Rp. 0,00
5) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp. 403.612.639.600,40
6) Pajak Air Permukaan sebesar Rp. 4.108.161.610,00
7) Pajak Air Bawah Tanah sebesar Rp. 5.169.413.100,00.
Untuk Pos Pajak Daerah tahun anggaran ini telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.904.946.733.712,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 654.505.892.000,00 atau  sebesar 138,26 %.
Kenaikan Pajak Daerah disebabkan :
1. Semakin baiknya iklim investasi di Kalimantan Selatan terutama dibidang pertambangan batubara dan perkebunan, hal ini terbukti dengan diperolehnya penghargaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di bidang investasi, hal inilah yang membawa multi player effect kepada perekonomian Kalimantan Selatan, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat Kalimantan Selatan baik langsung maupun tidak langsung.
2. Semakin mudahnya persyaratan pembelian kendaraan bermotor oleh Lembaga Keuangan.
3. Disamping itu juga kurang memadainya sarana dan prasarana transfortasi umum, sehingga masyarakat cenderung untuk memiliki kendaraan sendiri, terutama kendaraan roda dua (R 2).
Beberapa hal tersebut diatas yang mendorong masyarakat dan pengusaha untuk membeli Kendaraan Bermotor, dampak inilah yang menyebabkan penerimaan pajak daerah terutama dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), mengalami peningkatan yang cukup tajam.

b. Pos Retribusi Daerah
1) Retribusi Jasa Umum sebesar Rp. 16.257.320.984,00
2) Retribusi jasa Usaha sebesar Rp. 2.553.063.559,00
3) Retribusi Perijinan Tertentu sebesar Rp. 3.296.358.604,00.
Untuk penerimaan dari Pos Retribusi Daerah secara umum telah mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 22.106.743.147,007dari target  sebesar Rp.20.305.688.700,007atau sebesar 108,87 %.
c. Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1) PD. Bangun Banua sebesar Rp. 1.000.000.000,00
2) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 17.645.798.996,00
3) PD. BPR Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 331.419.539,00
4) Asuransi ASKRIDA sebesar Rp. 23.308.749,00.

Untuk penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan secara keseluruhan realisasi penerimaannya telah melampaui target yaitu Rp. 19.000.527.284,00 dari target sebesar Rp.18.646.830.502,00 atau 101,90 %.
d. Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp. 47.000.000,00
2) Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan sebesar Rp. 52.754.161,00
3) Jasa Giro sebesar Rp. 24.205.293.438,70
4) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan sebesar Rp. 2.844.100,00
5) Pendapatan Denda Keterlambatan Penyerahan Barang sebesar Rp. 19.123.376,00
6) Hasil Pemeriksaan BPKRI No. 35/S/XIV.6/02/2007 sebesar Rp. 0,00
7) Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp. 7.603.582.272,00
8) Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp. 0,00
9) Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 137.488.709,00
10)Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp. 225.541.300,00
11)Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum sebesar Rp. 15.756.000,00
12)Pendapatan Dari Angsuran / Cicilan Penjualan sebesar Rp. 615.112.870,00
13)Penerimaan Yang Tak Tertampung sebesar Rp. 930.215.395,00
14)Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp. 1.763.497.800,00
15)Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin sebesar Rp. 70.604.477.883,00.
Untuk realisasi penerimaan dari pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp.106.222.687.304,70 dari target sebesar Rp. 86.236.849.800,003atau 123,18 %.
II. Bagian Dana Perimbangan
Realisasi Penerimaan dari Dana Perimbangan pada tahun anggaran 2008 telah melampaui target sebesar Rp.790.997.258.079,0023dari target sebesar Rp. 709.341.663.760,005atau 111,51 % dengan perincian komponen penerimaan sebagai berikut :
a. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak
1) Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 114.685.226.300,00
2) Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 173.713.824.579,00.
Untuk realisasi penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 288.399.050.879,001atau 139,50 % dari target pada APBD  tahun anggaran 2008 sebesar Rp.206.743.445.760,00.


b. Dana Alokasi Umum
Adapun realisasi penerimaan dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp.466.559.207.200,004 telah melampui target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 466.559.218.000,00 atau sebesar 99,999998 %.
c. Dana Alokasi Khusus
Adapun realisasi penerimaan dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 36.039.000.000,00 dengan target perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 36.039.000.000,00 atau sebesar 100,00 %.
III. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pada komponen penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2008 telah terealisasi sebesar Rp. 32.238.827.451,00 dari target sebesar Rp.19.383.075.238,00 atau 166,32 %.50.000.000.000,0
a. Pendapatan Hibah sebesar Rp. 32.238.827.451,00
1. Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta Dalam Negeri sebesar Rp.32.113.593.451,00
2. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan sebesar Rp. 125.234.000,00

Faktor Keberhasilan Pembangunan Daerah
Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan merupakan suatu hasil bersinerginya modal sosial masyarakat, pengelolaan sumberdaya alam yang optimal, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governanace). Terlepas dari pilihan paradigma pembangunan, apabila ketiga faktor tersebut dapat diarahkan menjadi suatu gerak yang selaras dan seimbang dalam melaksanakan pembangunan, maka keberhasilan suatu daerah akan dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.
Berdasarkan advertorial Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Laporan Khusus, yang dimuat Banjarmasin Post tanggal 14 April 2008 halaman 6 dalam satu lembar penuh dan berwarna, dengan maksud menunjukkan keberhasilan kepemimpinan masa Gubernur Rudy Ariffin, dengan menunjukkan 8 indikator yang dianggap sebagai keberhasilan. Apakah cukup dan layak 8 indikator tersebut menunjukkan kemajuan yang dicapai Kalimantan Selatan pada masa kepemimpinan Rudy Ariffin, sebagai mana judulnya. Memperhatikan 8 indikator tersebut, terdapat 3 indikator yang bersifat seremonial yang indah dalam bentuk penghargaan; penghargaan dalam bidang pendidikan, penghargaan Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, dan penghargaan atas keberhasilan dalam kegiatan Gerhan/GNRHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan).
Indikator penghargaan ini sebenarnya hanya dapat dikatakan sebagai wujud cambukan bagi pemerintah daerah untuk lebih bekerja keras dalam bidang-bidang tersebut, karena penghargaan bisa saja tidak mempunyai korelasi dengan keadaan yang sebenarnya, seperti dalam bidang pendidikan di mana Kalsel harus berusaha menjadikan 21.177 orang tenaga pendidik untuk memiliki kualifikasi layak mengajar. Di samping itu, masih ada manusia Kalsel yang harus ikut program pemberantasan buta huruf sebanyak 44.242 orang dan masih terdapat 7.202 ruang belajar mengalami rusak ringan dan 5.036 rusak berat. Keadaan ini tentu bukan sesuatu yang ringan untuk diatasi dan diselesaikan dalam waktu singkat. Begitu juga dengan kondisi hutan dan lahan Kalsel yang mempunyai lahan kritis lebih dari 500 ribu hektar, sementara rehabilitasi yang dapat dicapai sangat jauh dari pertambahan lahan kritis.
Sedangkan indikator keberhasilan dalam mengatasi kemiskinan yang mengacu pada Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) yang menempatkan Kalsel pada rangking ke-3 dari 33 provinsi setelah DKI Jakarta dan Bali, seakan ingin mengatakan bahwa tingkat kemiskinan sebesar 31,22 persen atau sekitar 994.956 jiwa Rakyat Kalsel pada 2007 berada di bawah garis kemiskinan sudah dapat diatasi. Hal ini terlalu menyederhanakan persoalan kemiskinan di Kalsel, yang seolah hanya dengan membalik telapak tangan, dan terkesan ingin membantah indikator IPM Kalsel yang sangat rendah dengan IKM Kalsel dengan urutan termakmur ke-3 dari 33 provinsi di Indonesia.
Mengatasi kemiskinan sejalan dengan Millenium Development Goals (MDG`s), yang dicanangkan PBB dan Indonesia sudah meratifikasinya. MDG`s menargetkan 2015 kemiskinan harus sudah dapat dihapuskan, sehingga Kalsel masih mempunyai waktu sekitar 7 tahun untuk bekerja secara sungguh-sungguh untuk berupaya menghapus kemiskinan. Kalsel yang mengandung 31,22 persen orang miskin, pemerintahan harus mampu minimal menghapus 4 – 5 % angka kemiskinan setiap tahunnya hingga tahun 2015. Di sini jelas, bukan hanya pemerintahan saat ini saja yang bertanggung jawab terhadap penghapusan kemiskinan, tapi paling tidak pemerintahan provinsi Kalsel saat ini dapat mengurangi angka kemiskinan tersebut meskipun secara minimal sesuai tahun berjalan.
Dalam indikator IPM, dengan mengatakan bahwa trend IPM yang terus meningkat, terkesan ingin menyembunyikan bahwa Kalsel berada di urutan ke-26 dari 33 provinsi, yang sebenarnya memberikan gambaran betapa rendah dan buruknya berbagai aspek yang diperhitungkan, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. IPM ini sangat berhubungan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga bila rendah lebih menunjukkan pemerintahan dijalankan dengan cara buruk (bad governance). Beberapa berita tentang gizi buruk yang dialamai oleh beberapa bayi, dan diantaranya ada yang sampai meninggal dunia, merupakan suatu pesan bagaimana kondisi bidang kesehatan dan kesejahteraan daerah yang kaya sumberdaya alam ini, salah satunya bayi Naila (4) yang meninggal dalam keadaan gizi buruk yang menjadi headline B.Post tanggal 5 April 2008 dengan “Umur Naila Sudah Sampai” setelah sempat mendapat perawatan di RSUD Banjarbaru. Hal yang sama dialami M. Fajarudin (1,5) yang meninggal tahun 2007. Kasus gizi buruk juga terjadi di sejumlah daerah Kalsel lainnya, seperti di HST dan Barito Kuala.
Dalam peningkatan produksi beras, yang menempatkan Kalsel pada rangking ke-2 se-Indonesia dan rangking ke-8 produksi beras nasional, memang patut disyukuri dan dibanggakan, tapi seberapa besar hal tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan petaninya. Keadaan petani masih jauh dari kesejahteraan, mereka masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, seperti kelangkaan pupuk dan harga jual yang rendah saat panen.
Dalam bidang ekonomi, dengan indikator meningkat tajam laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 dan produk domestik regional bruto (PDRB), merupakan indikator kemajuan terbatas pada kalangan tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mampu dibarengi dengan pemerataan pendapatan masyarakat, bisa saja yang kaya semakin kaya sehingga yang miskin bertambah jumlahnya dan semakin miskin. Sehingga dampaknya kepada tingkat kesejahteraan masyarakat masih sangat terbatas bagi kalangan tertentu saja.
Jadi, indikator-indikator yang dianggap mendukung klaim kemajuan yang dicapai Kalimantan Selatan masa pemerintahan gubernur Rudy Ariffin, cenderung menyembunyikan permasalahan yang sedang dihadapi daerah ini dan permasalahan yang potensial dihadapi pada masa yang akan datang. Indikator-indikator tersebut tidak dapat memberikan gambaran yang utuh dan gamblang apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintahan saat ini, dan juga seakan tidak membuka ruang untuk melibatkan seluruh potensi masyarakat untuk terlibat dalam kemajuan daerah ini. Gubernur Rudy Ariffin harusnya mampu memanfaatkan potensi Unlam dan perguruan tinggi lainnya dalam menganalisis keadaan daerah, program pemerintah baik perencanaan maupun pelaksanaannya, dan tentang indikator-indikator yang layak untuk disampaikan kepada masyarakat. Apa yang masih belum dapat dicapai pemerintah, bukan berarti pemerintahan ini buruk dan gagal, tapi dengan kejujuran akan mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi karena mereka tahu bahwa pemerintahan ini membutuhkan mereka.

GLOBALISASI EKONOMI

<!— /* Font Definitions */ @font-face {font-family:”Cambria Math”; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:”“; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:IN;} p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:.5in; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:IN;} p.MsoListParagraphCxSpFirst, li.MsoListParagraphCxSpFirst, div.MsoListParagraphCxSpFirst {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:.5in; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:IN;} p.MsoListParagraphCxSpMiddle, li.MsoListParagraphCxSpMiddle, div.MsoListParagraphCxSpMiddle {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:.5in; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:IN;} p.MsoListParagraphCxSpLast, li.MsoListParagraphCxSpLast, div.MsoListParagraphCxSpLast {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:.5in; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:IN;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:2041541149; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-479528102 69271573 69271577 69271579 69271567 69271577 69271579 69271567 69271577 69271579;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:alpha-upper; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in;} @list l0:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in;} ol {margin-bottom:0in;} ul {margin-bottom:0in;} —>  <!— /* Font Definitions */ @font-face {font-family:”Cambria Math”; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:”“; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:IN;} p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:.5in; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:IN;} p.MsoListParagraphCxSpFirst, li.MsoListParagraphCxSpFirst, div.MsoListParagraphCxSpFirst {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:.5in; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:IN;} p.MsoListParagraphCxSpMiddle, li.MsoListParagraphCxSpMiddle, div.MsoListParagraphCxSpMiddle {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:.5in; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:IN;} p.MsoListParagraphCxSpLast, li.MsoListParagraphCxSpLast, div.MsoListParagraphCxSpLast {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:.5in; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:IN;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} —>

Ada kecenderungan kian lama prediksi-prediksi ekonomi dunia kian jauh dari realisasinya. Sekalipun banyak pengamat yang menduga bahwa nilai Yen akan terus menguat terhadap dollar Amerika Serikat nenuju ambang psikologis, yakni 100 Yen untuk satu dollar Amerika Serikat, namun tidak banyak yang menduga bahwa prosesnya bisa terjadi begitu cepat. Semakin sedikit lagi ekonom yang memasukkan Yendaka itu dalam model ekonometrinya.

            Kita harus peduli terhadap Yendaka. Indonesia jelas terkena dampak langsung nya mengingat sekitar 40 % dari total utang pemerintah dalam denominasi Yen sehingga beban utang (pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman internasional) akan langsung membengkak begitu Yendaka terjadi. Pada tahun 1986, total stok utang Indonesia bertambah lebih dari US$2,1 miliar gara-gara Yendaka; sedangkan pada tahun 1993 kemarin pertambahannya mendekati US$ 1 miliar.

            Penguatan nilai Yen juga akan merangsang PMA dari Jepang dan impor mereka. Kalau PMA Jepang yang akan masuk ke Indonesia malah merosot, maka ini merupakan salah satu indikasi bahwa daya saing kita melemah dalam menyedot investasi asing. Kalau impor Jepang dari Indonesia tidak mengalami peningkatan, padahal Yendaka terus terjadi, maka ini merupakan sinyal yang jelas bahwa ada sesuatu yang kurang beres dengan daya saing produk-produk ekspor kita.

            Lantas bagaimana kita menjelaskan terus meningkatkan surplus perdagangan Jepang sekalipun ia mengalami Yendaka ? Amerika Serikat sendiri memang menginginkan nilai Yen terus menguat agar ekspornya ke Jepang bisa meningkat dan impornya dari Jepang menurun. Namun ternyata defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Jepang malah terus membesar. Kalaupun surplus perdagangan barang total Jepang sedikit menurun, tidak demikian halnya dengan transaksi lancar. Ini terjadi karena  penurunan surplus perdagangan barang diimbangi dengan terus meningkatnya surplus perdagangan jasa, khususnya jasa-jasa faktor. PMA Jepang yang telah merambahj di seantero dunia semakin deras mengalirkan keuntungan dan bunga modal ke negara asalnya.

            Ilustrasi diatas hanya sekedar contoh dari dinamika dunia yang semakin pelik, yang tidak cukup dijelaskan hanya dengan perangkat-perangkat analisis ekonomi. Di tengah-tengah lingkungan internasional seperti ini, setiap negara semakin dituntut untuk terus membenahi perekonomian masing-masing agar tidak terseret arus dan menjadi korban.

Marketing Nike Store

marketing mix atau bauran pemasaran.

Bauran pemasaran merupakan salah satu bagian dari konsep pemasaran modern, tetapi harus di ingat bahwa pemasaran bukanlah marketing mix

Konsep marketing mix yang pertama kali dikenalkan oleh Jerome McCarthy mempunyai empat variabel yang biasa dikenal dengan 4P yaitu product, price, promotion, dan place. Berkat Jerome McCarthy lah konsep 4P kemudian dikenal luas oleh masyarakat dan sering menjadi rujukan jika membahas tentang pemasaran.

perusahaan umumnya membuat lebih sedikit perubahan bauran pemasaran dari periode ke periode dalam jangka pendek dibandingkan jumlah yang mungkin disarankan oleh variabel-variabel keputusan bauran pemasaran. Oleh karena itu, perusahaan yang menjadi pemenang adalah perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan hemat dan nyaman serta dengan komunikasi yang efektif.

Terdapat konsep 4P dalam merketing mix. Di bawah ini akan di jelaskan tentang konsep 4P tersebut.

1. Product (Produk)

produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk terdiri atas barang, jasa, pengalaman, events, orang, tempat, kepemilikan, organisasi, informasi dan ide.
Pada dasarnya konsumen membeli manfaat dan nilai dari suatu produk yang ditawarkan bukan membeli barang atau jasa. Penawaran suatu produk dibedakan berdasarkan lima tingkatan seperti dikutip oleh Fandy Tjiptono (1997:96), yaitu :
a. Manfaat Inti (Core Benefit)
Tingkatan pertama atau merupakan tingkatan paling dasar dimana manfaat inti yang sesungguhnya dicari konsumen atau pelanggan ketika mereka membeli.
b. Produk Dasar (Basic Product)
Tingkatan kedua dimana pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi produk dasar.
c. Produk yang Diharapkan (Expected Product)
Tingkatan ketiga dimana sebuah set atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli.
d. Produk Dengan Nilai Tambah (Augmented Product)
Tingkatan keempat dimana pemasar menyediakan sesuatunya melebihi harapan konsumen.
e. Potensi Produk (Potential Product)
Tingkatan kelima dimana penyedia produk dan jasa mencari sesuatu yang bisa melampaui semua harapan pelanggan untuk menyenangkan pelanggan dan membedakan penawaran mereka dari pesaing-pesaingnya.

2. Price (Harga)

Harga merupakan unsur terpenting dalam bauran pemasaran setelah produk dan merupakan satu-satunya unsur dalam bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan penjualan sedangkan unsur-unsur lainnya merupakan biaya saja. Keputusan-keputusan mengenai harga mencakup tingkat harga, potongan harga, keringanan, periode pemasaran, dan rencana iklan yang dibuat oleh produsen.
Penetapan harga merupakan suatu masalah jika perusahaan akan menetapkan harga untuk pertama kalinya. Ini terjadi ketika perusahaan mengembangkan atau memperoleh produk baru, ketika akan memperkenalkan produknya ke saluran distribusi baru atau daerah baru, ketika akan melakukan penawaran atas suatu perjanjian kerja baru. Perusahaan harus memutuskan dimana ia akan mendapatkan produknya berdasarkan mutu dan harga. Perusahaan dapat menempatkan produknya di tengah pasar atau pada tiga tingkat di atasnya atau tiga tingkat di bawahnya.

3. Place (Tempat atau Distribusi)
Sebelum produsen memasarkan produknya, maka sudah ada perencanaan tentang pola distribusi yang akan dilakukan. Disini penting sekali perantara dan pemilihan saluran distribusinya. Perantara ialah sangat penting karena dalam segala hal, mereka lah yang berhubungan langsung dengan konsumen.
Lokasi sering pula disebut sebagai saluran distribusi yaitu suatu perangkat organisasi yang saling tergantung dalam penyedia suatu produk atau jasa untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. “Tempat termasuk berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk membuat produk dapat diperoleh dan tersedia bagi pelanggan sasaran”.

4. Promotion (Promosi)
Promosi pada dasarnya adalah bentuk komunikasi pemasaran. “Promosi meliputi semua kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan produknya kepada pasar sasaran”. Sebagaimana dikutip dari Fandy Tjiptono (1997:219), komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebabkan informasi, mempengaruhi, membujuk dan atau meningkatkan pasar sasaran atau perusahaan dan produknya yang ada di pasar agar konsumen atau pelanggan bersedia menerima, membeli dan loyal kepada produk yang ditawarkan.
Menurut Kotler (2000:658) dalam mengembangkan program periklanan, manajer pemasaran harus selalu memulai dengan mengidentifikasi pasar sasaran dan motif membeli. Ada beberapa konsep dalam komunikasi pemasaran yang kesemuanya mengandung huruf M. Salah satu yang populer adalah konsep 7M yang dikutip oleh Fandy Tjiptono (1997:218) yang terdiri dari :

  • Mission (Misi) : Apa tujuan yang ingin dicapai dari program promosi yang dilaksanakan.
  • Market Target (Target Pasar) : Apa sasaran dari target pasar atau pasar konsumen.
  • Message (Pesan) : Pesan apa yang harus disampaikan dalam program promosi yang akan dilaksanakan.
  • Media (Saluran Komunikasi) : Media apa yang akan digunakan dalam melaksanakan program promosi.
  • Mix (Bauran Promosi).
  • Money (Metoda Penentuan Anggaran) : Berapa banyak anggaran biaya promosi yang dapat dibelanjakan.
  • Measurement (Pengukuran Efektivitas Promosi) : Bagaimana mengevaluasi hasilnya, apakah penjualan, pertumbuhan pangsa pasar atau ratio biaya terhadap pertumbuhan penjualan.

NIKE STORE

Nike, Inc. adalah salah satu perusahaan sepatu, pakaian dan alat-alat olahraga Amerika Serikat yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Mereka terkenal karena mensponsori beberapa olahragawan terkenal di dunia seperti Tiger Woods, Ronaldo dan Michael Jordan.

Selain itu mereka juga memiliki perjanjian dengan berbagai tim sepak bola dunia seperti Manchester United, Arsenal, F.C. Basel, Juventus, Clube de Regatasd Flamengo, Steaua Bucuresti, AC Sparta Praha, Red Star Belgrade, Inter Milan, VfL Bochum, VfL Wolfsburg, Hertha BSC Berlin, Borussia Dortmund, PSV Eindhoven, Valencia C.F., Urawa Red Diamonds, Kaizer Chiefs, Atlético de Madrid, NK Maribor, Glasgow Celtic, FC Porto, Paris Saint-Germain, Boca Juniors, dan Corinthians. Mereka sering dituduh mempekerjakan anak-anak di bawah umur dalam sweatshop.

Nike telah beroperasi di Indonesia sejak 1988 dan hampir sepertiga dari sepatu yang ada sekarang merupakan produk dari sana. Dalam sebuah wawancara pers di November 1994, koordinator perusahaan Nike di Indonesia, Tony Band, mengatakan perusahaan yang digunakan di Indonesia berjumlah 11 kontraktor. Di antaranya merupakan bekas-bekas basis perusahaan asosiasi Nike di Korea Selatan dan Taiwan -yang juga pada saat yang sama menghasilkan untuk merek lain seperti Reebok, Adidas dan Puma-.

Hubungan antara Nike dan kontraktor di Indonesia cukup dekat. Setiap personil Nike di setiap pabrik di Indonesia memeriksa kualitas dan pengerjaan yang memenuhi persyaratan ketat Nike.

Sebagian besar pabrik yang memproduksi untuk Nike berlokasi di daerah yang baru dikembangkan untuk industri ringan di Tangerang dan Serang, sebelah barat Jakarta. Pada pabrik yang dimiliki Korea (dan beberapa yang dimiliki Indonesia juga) manajemen puncaknya dipegang oleh orang Korea. manajer tingkat menengah dan supervisor juga dapat berasal dari Korea atau Indonesia. Tapi para pekerja produksi semua berasal dari Indonesia, terutama wanita muda dalam kelompok usia 16-22, biasanya pekerja tersebut berasal dari pulau Jawa.

Nike Store di Jakarta, Senayan City. Sumber dari karyawan Nike Store Senayan City yang bernama Dimas.

Produk : Sepatu (sepak bola, futsal, running shoes, sneakers), Baju.

Harga : Rp 99.000 - Rp 1.500.000

Tempat : Senayan City

Sumber :

http://e-je.blogspot.com/2009/03/marketing-mix.html

Karyawan Nike Store Senayan City (Dimas)


baak online

BAAK online adalah sebuah situs layanan UNIVERSITAS GUNADARMA yang menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di Universitas Gunadarma dan administrasi akademik bagi seluruh mahasiswa Universitas Gunadarma.

Isi layanan BAAK online adalah menyajikan banyak layanan untuk mahasiswa Gunadarma, seperti :  melalui situs ini mahasiswa Gunadarma dapat langsung mengetahui informasi tentang kapan ujian akan dilaksanakan, dapat melihat jadwal praktikum, informasi tentang pengisian dan pengambilan KRS, dapat melihat kalender akademik, memberikan informasi tentang cara aktivasi studentsite bagi mahasiswa baru. Bahkan melalui BAAK online mahasiswa dapat melakukan pemindahan lokasi kuliah dan pemindahan waktu kuliah dan pengambilan cuti akademik, serta dapat mengganti jadwal/hari ujian apabila terjadi bentrok dengan ujian yang lainnya.

Fitur yang terdapat di BAAK online :

1.HOME : halaman utama di BAAK.

a. Info Pelayanan : Perkuliahan dan ujian dan administrasi akademik.

b. News : Aktivasi studentsite dan tentang bagi mahasiswa baru.

c. Kalender Akademik : Isinya tentang jadwal ujian dan hari libur.

d. Info mahasiswa.

e. Jadwal Akademik.

2. FAQ : Berisikan informasi tentang apa saja yang ada di Universitas Gunadarma, seperti sarana dan prasarana, jurusan-jurusan yang berada di Gunadarma, program magister dan doctor, layanan IT dan lain-lain.

3. Situs / SAP : Silabus / materi kuliah.

4. Buku Pedoman : Berisikan buku pedoman untuk mahasiswa.

 

Kelebihan :

1. dapat mengetahui informasi apa saja yang ada di Universitas Gunadarma.

2. dapat mengetahui materi-materi perkuliahan.

3. dapat mengetahui mahasiswa baru.

4. dapat mengetahui kapan jadwal kuliah, ujian.

Kekurangan :

1. kalau ingin menanyakan sesuatu pada apa yang kita butuhkan lama di balasnya dari online.

2. terkadang suka tidak bisa dibuka web-web Universitas Gunadarma.

Situsnya : http://baak.gunadarma.ac.id/

nama : yudhistira adhi nugraha

kelas : 1EB15

NPM  :28210731

tugas : softskill

 

CV

Perseroan Komanditer yang biasa disingkat CV (Comanditaire Vennootschap) ini adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang paling banyak digunakan oleh para Pengusaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai bentuk identitas organisasi Badan Usaha di Indonesia. CV merupakan badan usaha yang berbentuk bukan hanya 1 orang saja, tetapi merupakan sekelompok orang yg memiliki usaha bersama.

Contoh dari CV adalah :

seorang yang bernama david ia mempunyai sebuah bengkel bernama “MAJU MOTORr”
pada saat beberapa bulan kemudian bengkel tersebut rugi karena mempunyai masalah dalam keuangan, akhirnya david mengajak teman-temannya untuk ikut menanamkan modal dalam usaha bengkelnya. dalam beberapa waktu berjalan setelah uangnya terkumpul sekitar Rp.65.000.000 david dan teman-temannya menyewa tempat untuk mendirikan usaha bengkel tersebut dijalan kebun jeruk kota jakarta-pusat. david dan kawan-kawan membeli bahan-bahan perlengkapan untuk memenuhi kebutuhan bengkelnya tersebut dan sekitar dua tahun berjalan, bengkel tersebut ramai pengunjung karena keramahan mekanik-mekanik di bengkel “CV. MAJU JAYA”. empat tahun kemudian berjalannya usaha tersebut david dan kawan-kawannya akhirnya mendapatkan modalnya kembali dan keuntungan 25% dari modal tersebut.

Sumber :

Pemilik usaha CV. MAJU JAYA ( David, Hendrik, Toto, ) .

Kesimpulan :

Suatu usaha yang awalnya didirikan oleh satu orang dan pada akhirnya mengajak teman-teman sekumpulannya untuk ikut serta bergabung menanamkan modal dalam usaha bengkel tersebut sampai pada akhirnya empat tahun berjalan bengkel terrsebut pemilik bengkel tersebut mendapatkan modalnya kembali dan keuntungan 25% dari modalnya tersebut.

                                                     Nama : Yudhistira Adhi N

                                                     Kelas : 1EB15

                                                     NPM  : 28210731

MANAJEMEN UMUM

I. PENDAHULUAN

          Sebelum abad ke-20, terjadi dua peristiwa penting dalam ilmu manajemen. Peristiwa pertama terjadi pada tahun 1776, ketika Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik, The Wealth of Nation. Dalam bukunya itu, ia mengemukakan keunggulan ekonomis yang akan diperoleh organisasi dari pembagian kerja (division of labor), yaitu perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang. Dengan menggunakan industri pabrik peniti sebagai contoh, Smith mengatakan bahwa dengan sepuluh orang—masing-masing melakukan pekerjaan khusus—perusahaan peniti dapat menghasilkan kurang lebih 48.000 peniti dalam sehari. Akan tetapi, jika setiap orang bekerja sendiri menyelesaikan tiap-tiap bagian pekerjaan, sudah sangat hebat bila mereka mampu menghasilkan sepuluh peniti sehari. Smith menyimpulkan bahwa pembagian kerja dapat meningkatkan produktivitas dengan (1) meningkatnya keterampilan dan kecekatan tiap-tiap pekerja, (2) menghemat waktu yang terbuang dalam pergantian tugas, dan (3) menciptakan mesin dan penemuan lain yang dapat menghemat tenaga kerja.

Peristiwa penting kedua yang mempengaruhi perkembangan ilmu manajemen adalah Revolusi Industri di Inggris. Revolusi Industri menandai dimulainya penggunaan mesin, menggantikan tenaga manusia, yang berakibat pada pindahnya kegiatan produksi dari rumah-rumah menuju tempat khusus yang disebut pabrik. Perpindahan ini mengakibatkan manajer-manajer ketika itu membutuhkan teori yang dapat membantu mereka meramalkan permintaan, memastikan cukupnya persediaan bahan baku, memberikan tugas kepada bawahan, mengarahkan kegiatan sehari-hari, dan lain-lain, sehingga ilmu manajamen mulai dikembangkan oleh para ahli.

II.ISI

A. Pengertian Manajemen       

          Kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno ménagement, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Mary Parker Follet, misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.

          Kata manajemen mungkin berasal dari bahasa Italia maneggiare yang berarti “mengendalikan,” terutamanya “mengendalikan kuda” yang berasal dari bahasa latin manus yang berati “tangan”. Kata ini mendapat pengaruh dari bahasa Perancis manège yang berarti “kepemilikan kuda” (yang berasal dari Bahasa Inggris yang berarti seni mengendalikan kuda), dimana istilah Inggris ini juga berasal dari bahasa Italia. Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi ménagement, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur.

Sedangkan pengertian menurut para ahli definisi manajemen bermacam-macam :
      - .Encylopedia of the Social Sience
   Manajemen adalah suatu proses dengan mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi.
2.       -.Hilman   Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan yang sama.
3.      -. G.R. Terry   Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen juiga adalah suatu ilmu pengetahuan maupun seni. Seni adalah suatu pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan atau dalm kata lain seni adalah kecakapan yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan dan pelajaran serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan manajemen.
4.       -.Mary Parker Follet   Manajemen adalah suatu seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain. Definisi dari mary ini mengandung perhatian pada kenyataan bahwa para manajer mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara mengatur orang-orang lain untuk melaksanakan apa saja yang pelu dalam pekerjaan itu, bukan dengan cara melaksanakan pekerjaan itu oleh dirinya sendiri.
5.       -.James A.F.Stoner

Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. FUNGSI MANAJEMEN

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Perancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Ketika itu, ia menyebutkan lima fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini, kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi tiga , yaitu:

  1. Perencanaan (planning) adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan.
  2. Pengorganisasian (organizing) dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil.
  3. Pengarahan (directing) adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha

C. SARANA MANAJEMEN

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukan alat-alat sarana (tools). Tools merupakan syarat suatu usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Tools tersebut dikenal dengan 6M, yaitu men, money, materials, machines, method, dan markets.

Man merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena adanya orang-orang yang berkerja sama untuk mencapai tujuan.

Money atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu uang merupakan alat (tools) yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi.

Material terdiri dari bahan setengah jadi (raw material) dan bahan jadi. Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidaki dapat dipisahkan, tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki.

Machine atau Mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efesiensi kerja.

Metode adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer. Sebuah metode daat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen tetap manusianya sendiri.

Market atau pasar adalah tempat di mana organisasi menyebarluaskan (memasarkan) produknya. Memasarkan produk sudah barang tentu sangat penting sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli (kemampuan) konsumen.

D. TINGKATAN MANAJER

Tingkatan Manajer dalam organisasi ada tiga tingkatan : 

1.       Manajer lini garis-pertama 

Tingkatan manajemen paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Dan mereka tidak membawahi manajer yang lain. 

2.       Manajer menengah 

Manajemen menengah dapat meliputi beberapa tingkatan dalam suatu organisasi. Para manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya kadang-kadang juga karyawan operasional. 

3.       Manajer puncak 

Terdiri dari kelompok yang relative kecil, manager puncak bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan dari organisasi.

IV. PENUTUP

Penulis masih menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya olek karena itu kritik dan saran para pembaca akan penulis terima dengan senang hati demi penyempunaan karya tulis di masa yg akan datang.

V. SUMBER

www.wikipedia.com